Jaksa Agung ST Burhanuddin Mundur dari Komisaris Utama PT Hutama Karya

Kompas.com - 23/10/2019, 21:02 WIB
Jaksa Agung baru, ST Burhanuddin, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/Devina HalimJaksa Agung baru, ST Burhanuddin, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya.

"Mundur dong, mundur, otomatis," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (23/10/2019).

Mukri mengatakan, sebagai jaksa agung, Burhanuddin tidak boleh merangkap jabatan.

Dilansir dari Tribunnews, Burhanuddin menjabat sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-132/MBU/8/2015 pada tanggal 4 Agustus 2015.

Baca juga: Jaksa Agung Baru Sambangi Kantor dan Berkenalan dengan Staf

Adapun PT Hutama Karya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi dan penyedia jalan tol.

Kini, Presiden Joko Widodo menunjuk Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Burhanuddin merupakan jaksa agung dari kalangan internal lembaga tersebut. Ia dilantik menggantikan pendahulunya, Muhammad Prasetyo.

Dilansir dari Tribunnews, Burhanuddin memulai kariernya di lingkungan kejaksaan pada tahun 1989 sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi.

Penunjukan ST Burhanuddin yang memimpin Korps Adhyaksa ini diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Jaksa Agung Baru Rupanya Adik Kandung Politikus PDI-P...

Pengumuman dilakukan tiga hari setelah Jokowi dilantik sebagai presiden di Gedung DPR/MPR kemarin, Minggu (20/10/2019).

Sebelumnya, Jokowi telah memanggil calon menteri ke Istana Kepresidenan selama dua hari, Senin hingga Selasa kemarin.

Sejumlah orang yang dipanggil ke Istana Kepresidenan diketahui ada yang berasal dari partai politik. Ada juga yang berasal dari kalangan profesional.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

Nasional
Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Nasional
KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

Nasional
Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Nasional
Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Nasional
Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Nasional
Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X