Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bekraf Dilebur ke Kementerian Pariwisata

Kompas.com - 23/10/2019, 16:16 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dilebur ke Kementerian Pariwisata. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bekraf Triawan Munaf. 

"Betul (dilebur ke Kementerian Pariwisata), seperti tahun 2014 lagi," kata Triawan kepada Kompas.com, Rabu (23/10/2019).

Menurut Triawan, proses peleburan hingga pembubaran Bekraf secara kelembagaan masih dibicarakan.

Baca juga: Ekonomi Kreatif Sumbang Rp 1.105 Triliun ke PDB, Bekraf Harap Jadi Tulang Punggung

Presiden Jokowi sudah mengumumkan nomenklatur baru Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat memperkenalkan susunan kabinetnya ke publik pagi tadi.

Kementerian ini dipimpin oleh pendiri Net TV, Wishnutama.

Nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pernah ada pada era presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011-2014.

Namun, Jokowi-Kalla mengubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Pariwisata. Kemudian, pemerintahan Jokowi-Kalla mendirikan Bekraf pada 2015.

Badan ini berada satu level di bawah kementerian dan berfungsi memperkuat sektor ekonomi kreatif, termasuk perlindungan bagi karya kreatif seniman Indonesia.

Pada awal pembentukannya, Bekraf disebut memiliki deputi yang bertanggung jawab untuk riset edukasi dan pengembangan, akses permodalan, pemasaran, fasilitas HAKI, direktorat hubungan antar-lembaga dan wilayah, serta infrastruktur.

Baca juga: Wishnutama Jadi Menteri Pariwisata, Arief Yahya: Saya Pamit Mundur

Sementara itu, bidang kreatif yang menjadi tanggung jawab badan ini antara lain aplikasi dan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi vidual, desain produk, film, fesyen, animasi video.

Kemudian, fotografi, kriya, dan kuliner. Selain itu, ada bidang penerbitan, periklanan, pertunjukan seni rupa, televisi dan radio.

Triawan resmi menduduki jabatan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/P/2015 tentang pengangkatan Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Ia mendapat hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com