Prabowo Calon Menteri, Pengamat: Rekonsiliasi Tak Selalu Dimaknai Bergabung

Kompas.com - 22/10/2019, 22:50 WIB
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti, berpendapat, penunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga memiliki efek negatif.

Ray menilai, efek negatif tersebut terkait proses demokratisasi di Indonesia. Menurut dia, hal itu akan memengaruhi cara masyarakat dalam membangun komitmen.

Ray mengatakan, ketika pemilih mencoblos Joko Widodo-Ma'ruf Amin, artinya mereka tidak memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Begitu pula sebaliknya.

"Karena kita tidak terbiasa untuk membangun suatu komitmen. Waktu pemilih itu menggunakan hak pilihnya kepada Pak Jokowi kan asumsinya mereka sudah mengatakan tidak pada Prabowo," kata Ray ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).


"Ketika masyarakat mengatakan memilih Prabowo, karena mereka nengatakan tidak pada Jokowi. Itu kan kemudian sekarang keduanya malah bertemu. Kok ini enggak benar secara komitmen maksud saya," ucap Ray.

Baca juga: Bertemu Presiden PKS, Prabowo Ungkap Alasan Gabung Pemerintahan Jokowi

Ia menilai bahwa rekonsiliasi tidak selalu dimaknai dengan bergabungnya dua pihak dengan pilihan berbeda.

Menurut dia, salah satu bentuk rekonsiliasi tersebut berupa saling menghormati posisi masing-masing pihak.

Pihak pemerintah bekerja sesuai tugasnya, sedangkan pihak oposisi bertugas mengontrol.

"Rekonsiliasi tidak harus dimaknai dengan memasukkan unsur yang berbeda ke dalam itu gitu. Rekonsiliasi itu justru salah satunya adalah saling menghormati posisi masing-masing," ujar Ray.

"Yang berkuasa melaksanakan tugas dan kewenangannya, yang kalah ya melaksanakan uji kontrol atau oposisinya. Jadi kedua-keduanya saling menghormati, artinya tidak ada keinginan untuk saling menjatuhkan, yang ada saling mengoreksi," kata dia. 

Baca juga: Bertemu Prabowo, Sohibul Tegaskan Sikap PKS sebagai Oposisi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X