Jadi Calon Menteri, Sekjen Nasdem Diajak Jokowi Diskusi soal "Unicorn"

Kompas.com - 22/10/2019, 21:58 WIB
Sekejen Partai Nasdem Johnny G Plate datang ke Istana, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/ RAKHMAT NUR HAKIMSekejen Partai Nasdem Johnny G Plate datang ke Istana, Selasa (22/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte mengaku ditunjuk sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Platte kepada wartawan setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Tadi sudah berdiskusi, bertemu dengan bapak presiden dan ada arahan terkait dengan penugasan-penugasan yang akan dikerjakan," kata Johnny.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Sohibul Tegaskan Sikap PKS sebagai Oposisi


Kendati demikian, Johnny enggan mengungkapkan ia mendapat pos menteri apa. Ia meminta wartawan menunggu sampai pelantikan besok.

Namun, ia mengaku sempat diajak Jokowi berdiskusi soal perusahaan teknologi rintisan atau start up, sampai pengembangannya menuju status unicorn dan decacorn.

"Pertemuannya enggak lama, sebentar saja, dan to the point sekali. Berbicara, berdiskusi tentang bagaimana pengembangan start up bisnis, unicorn, decacorn," kata Platte.

"Juga bicara tentang regulasi, perlindungan data-data pribadi, juga yang berhubungan dengan data-data nasional. Kira-kira hal-hal yang terkait digitalisasi data," ucap dia. 

Baca juga: Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte Merapat ke Istana

Namun, saat ditanya apakah Johnny ditugasi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, ia kembali mengelak.

"Bapak presiden tidak disebutkan secara spesifik. Karena itu akan disampaikan besok, tapi yang disampaikan adalah yang terkait dengan kebutuhan indonesia saat ini," kata dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X