Luhut Mengaku Diminta Jokowi Kembali Urus Kemaritiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan kembali diminta Presiden Joko Widodo mengurus sektor kemaritiman.

Namun, saat ditanya nomenklatur kementeriannya, ia menolak menjawab dan menyerahkannya kepada Jokowi.

Hal itu disampaikan Luhut setelah bertemu Presiden Joko Widodo dan membicarakan posisi menteri kabinet kerja jilid 2 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Tadi saya dipanggil presiden, di-brief untuk tugas saya ke depan. Jadi nanti menangani mengenai maritim dan investasi," ujar Luhut.

Baca juga: Luhut Binsar Pandjaitan Datangi Istana Kepresidenan

Kali ini, Luhut tak hanya mengurusi sektor kemaritiman, tetapi juga investasi. Beberapa hal yang ditargetkan Jokowi ialah meningkatkan investasi di bidang energi dan petrokimia.

Di sektor petrokimia, Jokowi meminta Luhut mempercepat produksi B20 hingga menjadi B30 agar mengurangi impor minyak.

Luhut juga mengatakan, Jokowi meminta kesuksesan di pembangunan kompleks industri yang terintegrasi, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, diduplikasi di daerah lain.

"Sekarang ada Morowali dan kami tawarkan ke Amerika untuk melihat hydro power Kayan (Kalimantan Utara) dengan industrial estate yang besarnya sampai 50.000 hektar," ujar Luhut.

Baca juga: 5 Tahun di Kabinet Kerja, Luhut Suka Kesal Jokowi Kerap Direndahkan

"Itu integrated industry yang terbesar. Akan kami selesaikan dalam lima tahun dan itu keinginan presiden dan kami akan kerja keras untuk itu," kata dia.