Gerindra ke Pemerintah, Bambang Soesatyo Yakin Partai Tetap Kritis

Kompas.com - 22/10/2019, 12:47 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) bersiap memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Pertemuan itu dilakukan untuk berkonsultasi terkait acara pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) bersiap memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Pertemuan itu dilakukan untuk berkonsultasi terkait acara pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai, bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi Joko Widodo tidak akan mengganggu check and balance terhadap pemerintah.

Bambang yakin, situasi tersebut tidak mengurangi kekritisan partai.

"Menurut saya tidak (check and balance berkurang). Karena walaupun partai-partai di parlemen adalah koalisi pemerintah, saya yakin tidak menghilangkan kekritisan terhadap pemerintah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Bambang mengatakan, tawaran kursi menteri untuk Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo, bukan hanya soal bagi-bagi jatah menteri.

Baca juga: Partai Nasdem Lempar Sinyal Siap Jadi Oposisi...

Justru, menurut Bambang, hal ini merupakan bagian dari penguatan pemerintah, parlemen, dan masyarakat.

Bambang berharap, dengan merapatnya Partai Gerindra ke Jokowi, pemerintahan dan DPR akan semakin kompak.

Diharapkan, eksekutif dan legislatif juga dapat bekerja baik dan fokus dengan bidangnya masing-masing.

"Karena ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita pentigkan untuk kepentingan rakyat," kata Bambang.

Baca juga: Relawan Minta Prabowo Tak Khianati Jokowi Setelah Ditunjuk Jadi Menteri

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Tidak hanya Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga mendapatkan tugas sebagai pembantu presiden.

Namun, belum ada bocoran kepada media soal kursi yang diberikan kepada Edhy.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X