Kompas.com - 21/10/2019, 17:10 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat ditemui seusai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat ditemui seusai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini. Padahal, Partai Nasdem diketahui merupakan salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Sinyal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, bila semua partai politik mendukung pemerintah, Partai Nasdem siap menjadi oposisi.

"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Surya Paloh: Kalau Tak Ada Lagi yang Oposisi, Demokrasi Selesai, Negara Jadi Otoriter

Hari ini, Jokowi memanggil sejumlah kandidat calon menteri ke Istana Kepresidenan. Hingga pukul 16.30 sudah ada sebelas orang yang menyambangi Istana.

Mereka yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, Bos Gojek Indonesia Nadiem Makarim, dan Bos NET TV Wishnutama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, pengusaha Erick Thohir, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Mensesneg Pratikno, relawan Jokowi-Ma'ruf Fadjroel Rachman dan peneliti Populi Center Nico Harjanto

Terakhir yang datang yakni Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan rival partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf saat pilpres lalu.

Surya sebelumnya menyatakan, bila seluruh partai menjadi koalisi pemerintahan, dikhawatirkan sistem check and balance akan hilang. Padahal, sistem tersebut diperlukan di dalam negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia.

"Kalau begitu check and balance tidak ada, tidak ada lagi yang beroposisi berarti demokrasi sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi negara otoriter, atau bermonarki," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nasional
UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

Nasional
Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dipertimbangkan Kembali

Menteri PPPA: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dipertimbangkan Kembali

Nasional
Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Nasional
KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Nasional
Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Nasional
Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Nasional
Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Nasional
Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Nasional
Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Nasional
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Nasional
Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X