Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen: Nasdem Tetap Bersama Pemerintah

Kompas.com - 22/10/2019, 11:10 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan, partainya tetap berada di koalisi pemerintah.

Johnny mengatakan, pernyataan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh soal Nasdem bisa menjadi oposisi tak dikutip utuh oleh sejumlah media. Itu membuat sejumlah pihak salah tafsir.

"Di dalam (pemerintah), pernyataan Ketum Nasdem tidak dikutip dengan lengkap," kata Johnny saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Merunut Benih Perceraian Nasdem dengan Koalisi Jokowi

Johnny mengatakan, sebagai partai pengusung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, Nasdem siap mengawal kebijakan pemerintah hingga akhir periode 2024.

Namun di sisi lain, Johnny mengatakan, pihaknya tetap menyampaikan kritik yang konstruktif jika sistem checks and balance di DPR tak berjalan dengan baik.

"Hal ini untuk menghasilkan kebijakan publik yang baik bagi negeri kita. Namun, jika peran itu dapat dilakukan oleh rekan fraksi lain, kami akan menjadi garda kebijakan pemerintah di parlemen," ujarnya.

Baca juga: Jika Nasdem Jadi Oposisi, Sekjen PDI-P: Itu Dinamika

Selanjutnya, Johnny mengatakan, terkait pemilihan menteri Kabinet Kerja Jilid 2 Jokowi, pihaknya akan selalu menghormati hak prerogatif Presiden.

"Kami selalu dan akan tetap selalu menghormati hak prerogatif Presiden dalam menentukan anggota kabinet," katanya.

Sebelumnya, Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini.

Padahal, Partai Nasdem merupakan salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Partai Nasdem Lempar Sinyal Siap Jadi Oposisi...

Sinyal tersebut dilontarkan Surya Paloh selepas menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, bila semua partai politik mendukung pemerintah, Partai Nasdem siap menjadi oposisi.

"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (21/10).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com