Jika Nasdem Jadi Oposisi, Sekjen PDI-P: Itu Dinamika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto tidak mempermasalahkan jika Partai Nasdem keluar dari koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan menjadi pihak oposisi.

"Setiap partai punya platform politik masing-masing, kita punya etika di dalam menjalankan posisi politik sebagai partai yang ada di dalam pemerintahan. Sikap kritis memang diperlukan karena demokrasi memang memerlukan kritik," ujar Hasto saat ditemui dalam acara perayaan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024 di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Ketua DPP: Nasdem Tak Masalah Jokowi Tunjuk Prabowo jadi Calon Menteri

Hasto mengatakan, Paloh berkomitmen menghormati hak prerogatif presiden. Mengenai sinyal Paloh bahwa Nasdem akan menjadi pihak oposisi, ia menyebut itu bagian dari dinamika politik. 

"Tentu itu jadi dinamika. Demokrasi kan membuka ruang untuk seluruh partai koalisi berpendapat. Itu sehat dalam dinamika koalisi," kata Hasto. 

Sebelumnya, Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini.

Padahal, Partai Nasdem merupakan salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Sinyal tersebut dilontarkan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh selepas menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, bila semua partai politik mendukung pemerintah, Partai Nasdem siap menjadi oposisi.

"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (21/10).

Baca juga: Partai Nasdem Lempar Sinyal Siap Jadi Oposisi...

Hari ini, Jokowi memanggil sejumlah kandidat calon menteri ke Istana Kepresidenan. Hingga pukul 16.30, ada sebelas orang yang menyambangi Istana.

Terakhir yang datang yakni Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan rival partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf saat pilpres lalu.

Surya sebelumnya menyatakan, bila semua partai menjadi koalisi pemerintahan, dikhawatirkan sistem check and balance akan hilang.

Padahal, sistem tersebut diperlukan di dalam negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia.

"Kalau begitu check and balance tidak ada, tidak ada lagi yang beroposisi berarti demokrasi sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi negara otoriter, atau bermonarki," ujar dia.