Sinyal Kuat Gerindra Gabung Pemerintah, PKS Tak Merasa Ditinggalkan

Terkait hal itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak merasa ditinggalkan Gerindra, meski selama 2014-2019 keduanya sepakat menjadi oposisi.

Saat Pemilu 2019 pun, PKS berkoalisi dengan Gerindra untuk melawan koalisi Jokowi.

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, pasca-pemilu, koalisi pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 memang sudah berakhir.

"Kami tak merasa ditinggalkan ya, karena Pak Prabowo menyatakan koalisi itu sudah bubar. Jadi tak ada sekarang yang namanya koalisi, jadi yang sudah bubar ya tak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Hidayat mengatakan, saat ini, setiap partai politik punya sikap dan aturannya sendiri-sendiri.

Sekali pun Gerindra bergabung ke pemerintah atau bahkan Prabowo duduk sebagai menteri, menurut Hidayat, itu menjadi hak pribadi.

Hidayat yakin, Gerindra dan Prabowo punya banyak pertimbangan untuk mengambil keputusan.

"Itu adalah hak beliau, kami tak memiliki posisi untuk mengemukakan apa pun. Silakan kalau hak itu diambil, tentu sudah mempertimbangkan tanggung jawab dan konsekuensi yang diambil," ujar dia. 

Hidayat yakin, jika Gerindra bergabung ke pemerintah, bukan berarti partai pimpinan Prabowo itu aji mumpung menggalang kekuatan menuju Pilpres 2024.

Hal itu, kata dia, lebih kepada pilihan politik tiap partai.

"Saya tak melihat adanya oportunisme maupun aji mumpung. Ini ada pilihan-pilihan politik tentu ada konsekuensinya," kata Hidayat.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto turut hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (21/10/2019).

Ia datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang.

Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo tak berkomentar kepada wartawan dan langsung masuk ke Istana Kepresidenan.

Kedatangan Prabowo dan Edhy ini menyusul kedatangan tokoh lainnya yang disinyalir sebagai calon menteri.