Dipanggil Jokowi ke Istana, Apa Tugas bagi Fadjroel Rachman?

Kompas.com - 21/10/2019, 15:38 WIB
Fadjroel Rachman Kompas.com/SABRINA ASRILFadjroel Rachman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman menjadi salah satu orang yang dipanggil Presiden Joko Widodo pada Senin (21/10/2019).

Usai pertemuan, Fadjroel mengaku, mendapatkan tugas untuk menempati salah satu jabatan di pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.

"Ada tugas yang disampaikan beliau," ujar Fadjroel.

Meski demikian, ia tidak dapat menyebut posisi apa yang akan dipercayakan Presiden kepada dirinya. Apakah ia akan duduk di kursi menteri, atau pada jabatan lain di lingkaran Kepala Negara.

Baca juga: Berkemeja Putih, Pratikno, Fadjroel Rachman dan Nico Harjanto Sambangi Istana

Ia bakal menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Fadjroel mengaku, lebih banyak membahas pidato perdana Jokowi usai pelantikan presiden-wakil presiden, 20 Oktober 2019 lalu di Gedung MPR/DPR RI.

Presiden, lanjut Fadjroel, secara spesifik menanyakan apakah pidatonya dapat ditangkap langsung oleh rakyat atau tidak.

"Dengan beliau, mendiskusikan tentang pidato yang disampaikan kemarin, mengenai apa saja poin terpenting di dalam pidato dan apakah itu bisa ditangkap langsung oleh publik," ujar Fajdroel.

Mantan aktivis di era reformasi itu pun menyampaikan kepada Presiden bahwa pidato tersebut merupakan masalah yang betul-betul dihadapi pemerintah.

Baca juga: Airlangga Hartarto: Insya Allah Masuk Kabinet Lagi...

Masalah yang dimaksudkan, yakni pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, debirokratisasi, deregulasi dan transformasi ekonomi

"Saya bilang kalau ini bisa dijalankan, menjadi suatu pekerjaan besar lima tahun, ini akan membuat pemerintah Jokowi-Ma'ruf akan memberikan warisan besar bagi republik ini," lanjut dia.

Fadjroel mengaku, pertemuannya dengan Presiden Jokowi bukan pertemuan empat mata. Turut mendampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Pratikno Nico Harjanto. 

 

Kompas TV Memiliki rekam jejak sebagai seorang profesional di industri media televisi yang dinilai nyata Wishnutama Kusubandio tampak melenggang menuju istana negara dan disambut sejumlah awak media. Sejumlah tokoh muda disinyalir akan menempati posisi-posisi strategis sebagai pembantu presiden karena dinilai mampu menganut prinsip <em>result oriented</em> dalam etos kerjanya. Pemerintahan Jokowi juga memerlukan kementerian yang lebih dinamis dan fleksibel. Wishnutama pernah menjabat sebagai Direktur Utama TransTV hingga tahun 2012 setahun kemudian tepatnya tahun 2013 Wishnutama mendirikan Net TV. Tahun 2018 ia dipercaya untuk menjadi sutradara kreatif atau <em>creative director opening</em> dan <em>closing ceremony</em> Asian Games 2018. #Wishnutama #CalonMenteri #KabinetKerjaJilid2
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Nasional
10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

Nasional
Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Nasional
Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Nasional
Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Nasional
Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Nasional
Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Nasional
Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

Nasional
Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Nasional
Polri: Eks Pegawai KPK Sudah Bertugas di Satgas Pencegahan Korupsi

Polri: Eks Pegawai KPK Sudah Bertugas di Satgas Pencegahan Korupsi

Nasional
UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

Nasional
Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Nasional
Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.