Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membandingkan Kepuasan Masyarakat di Era Jokowi dan SBY...

Kompas.com - 18/10/2019, 21:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terbilang tinggi. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dipublikasikan pada Oktober 2019, tingkat kepuasan terhadap pemerintah sebesar 58,8 persen.

Meski mayoritas responden merasa puas, namun angkanya menurun dibandingkan hasil survei-survei Litbang Kompas sebelumnya.

Setidaknya tren menurun terlihat dalam 1,5 tahun terakhir.

Di awal pemerintahan, tingkat kepuasan masyarakat sebagaimana data Litbang Kompas sebesar 65,1 persen.

Kemudian, pada bulan ke-42 menjabat, pemerintah mendapat angka tingkat kepuasan tertinggi, yakni 72,2 persen.

Baca juga: Soal Kebebasan Berpendapat hingga Atasi Konflik, Kepuasan Publik ke Jokowi Kian Tergerus

Dikutip dari Harian Kompas, tingkat kepuasan yang tinggi itu didukung pula oleh penilaian terhadap citra Jokowi yang dinyatakan baik oleh 73,3 persen responden.

Dari survei tersebut terlihat bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK mengalami pasang surut dan fluktuatif.

Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi kepuasan dan citra positif sosok Jokowi menunjukkan kemampuan dirinya menghadapi tekanan opini masyarakat.

Setidaknya, terdapat dua krisis opini publik yang ia hadapi yang membuat persepsi publik terhadap performa pemerintahan turun.

Pada enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK, mereka mengambil kebijakan tidak populer. Saat itu, pemerintah dua kali menaikkan harga BBM, dan dua kali pula menurunkan harganya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 58,8 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Kenaikan BBM merupakan salah satu isu yang sensitif bagi masyarakat karena erat kaitannya dengan hajat hidup sehari-hari.

Persoalan ini dianggap menjadi pemicu dominan penurunan popularitas pemerintahan lebih dari 10 persen menjadi 53,8 persen. Penurunan tingkat kepuasan ini tertinggi sepanjang sejarah pemerintahannya.

Perlu waktu satu tahun bagi Jokowi untuk memulihkan kepercayaan dan citranya.

Pada survei April 2016, tingkat kepercayaan publik naik 13 persen menjadi 67,4 persen. Angka ini lebih tinggi daripada apresiasi publik saat ia baru menjabat.

Grafik kepuasan terhadap Jokowi selama satu periode menjabat tampak berbeda dengan kepuasan di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Harian Kompas membandingkan periode pertama Jokowi dengan periode pertama SBY.
Keduanya sama-sama mengawali pemerintahan dengan apresiasi tinggi dari masyarakat.

Berdasarkan survei SMRC, di awal periode pertama SBY, ia mendapat apresiasi sebesar 80 persen.

Setelah itu, kepercayaan terhadap pemerintahannya turun secara bertahap dan kembali naik di tahun kedua.

Berbeda dengan Jokowi yang tingkat kepercayaannya terus menurun di periode pertama, SBY justru menunjukkan kenaikan tingkat kepercayaan mulai dari bulan ke-48 hingga genap 5 tahun.

Hingga akhir masa jabatannya pada 2014, tingkat kepercayaan masyarakat terus naik menjadi 75 persen.

Jika ditelusuri lebih jauh, faktor-faktor penurunan juga disebabkan persoalan yang relatif mirip, yaitu kenaikan dan penurunan BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com