Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 58,8 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 18/10/2019, 15:41 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com Survei Litbang Kompas per Oktober 2019 menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebesar 58,8 persen.

Jika dilihat dari tahun ke tahun, tingkat kepuasan masyarakat tersebut cukup fluktuatif.

Tingkat kepuasan tertinggi direkam dalam survei Litbang Kompas pada April 2018, yakni 72,2 persen.

Sementara itu, tingkat kepuasan terendah sempat terekam pada April 2015 yakni 53,8 persen.

Dikutip dari Harian Kompas, dari hasil survei opini publik itu, dapat disimpulkan dua kesan.

Baca juga: Presiden Jokowi, Kalla, dan Maruf Amin Akan Hadir di Kongres V PDI-P

Pertama, Jokowi mampu menjaga sentimen publik tetap positif terhadap kinerja pemerintahan ataupun citra dirinya.

Dari sisi kepuasan publik, pada awal pemerintahannya, sebesar 65,1 persen responde yang menyatakan ”puas”. Pada akhir periode pertama pemerintahannya, sebagian besar publik masih menyatakan ”puas”.

Cira Jokowi pun masih terbilang positif. Saat awal ia berkuasa, 89,9 persen menyatakan citra Jokowi ”baik”. Pada survei kali ini sebanyak 73,3 persen menilainya ”baik”.

Kesan kedua, yakni meski kinerja dan citranya terbilang positif, hasil survei juga mengindikasikan kecenderungan penurunan. Kecenderungan itu konsisten terjadi sejak 1,5 tahun terakhir.

Melihat hasil survei tersebut, Jokowi dianggap masih mampu menjaga harmonisasi relasi politik antara publik dan kekuasaan negara.

Meski begitu, tingginya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dalam lima tahun pertama tak menjamin langkahnya makin ringan dalam mengelola negara di periode kedua.

Peliknya berbagai persoalan bangsa yang belakangan mencuat menjadi PR besar yang harus diselesaikan di lima tahun berikutnya.

Di penghujung periode pertamanya, banyak tuntutan bangsa yang jadi fokus pergulatan Jokowi. Salah satunya menyatukan kembali keterbelahan politik pasca-Pemilu 2019.

Namun, di sisi lain, muncul konflik di Papua yang dilatarbelakangi rasisme. Aksi ini kemudian berujung pada kekerasan dan pengrusakan.

Belum lagi masalah ekonomi, bagaimana pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi sekaligus menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan.

Baca juga: Usai Silaturahim dengan Presiden Jokowi, Kalla ke Rumah Megawati

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com