Survei Litbang Kompas: 58,8 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 18/10/2019, 15:41 WIB
Hasil Survei Litbang Kompas mengenai kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Litbang KompasHasil Survei Litbang Kompas mengenai kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com Survei Litbang Kompas per Oktober 2019 menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebesar 58,8 persen.

Jika dilihat dari tahun ke tahun, tingkat kepuasan masyarakat tersebut cukup fluktuatif.

Tingkat kepuasan tertinggi direkam dalam survei Litbang Kompas pada April 2018, yakni 72,2 persen.

Sementara itu, tingkat kepuasan terendah sempat terekam pada April 2015 yakni 53,8 persen.

Dikutip dari Harian Kompas, dari hasil survei opini publik itu, dapat disimpulkan dua kesan.

Baca juga: Presiden Jokowi, Kalla, dan Maruf Amin Akan Hadir di Kongres V PDI-P

Pertama, Jokowi mampu menjaga sentimen publik tetap positif terhadap kinerja pemerintahan ataupun citra dirinya.

Dari sisi kepuasan publik, pada awal pemerintahannya, sebesar 65,1 persen responde yang menyatakan ”puas”. Pada akhir periode pertama pemerintahannya, sebagian besar publik masih menyatakan ”puas”.

Cira Jokowi pun masih terbilang positif. Saat awal ia berkuasa, 89,9 persen menyatakan citra Jokowi ”baik”. Pada survei kali ini sebanyak 73,3 persen menilainya ”baik”.

Kesan kedua, yakni meski kinerja dan citranya terbilang positif, hasil survei juga mengindikasikan kecenderungan penurunan. Kecenderungan itu konsisten terjadi sejak 1,5 tahun terakhir.

Melihat hasil survei tersebut, Jokowi dianggap masih mampu menjaga harmonisasi relasi politik antara publik dan kekuasaan negara.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Nasional
Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Nasional
Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X