Survei Litbang Kompas: 58,8 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 18/10/2019, 15:41 WIB
Hasil Survei Litbang Kompas mengenai kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Litbang KompasHasil Survei Litbang Kompas mengenai kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com Survei Litbang Kompas per Oktober 2019 menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebesar 58,8 persen.

Jika dilihat dari tahun ke tahun, tingkat kepuasan masyarakat tersebut cukup fluktuatif.

Tingkat kepuasan tertinggi direkam dalam survei Litbang Kompas pada April 2018, yakni 72,2 persen.

Sementara itu, tingkat kepuasan terendah sempat terekam pada April 2015 yakni 53,8 persen.

Dikutip dari Harian Kompas, dari hasil survei opini publik itu, dapat disimpulkan dua kesan.

Baca juga: Presiden Jokowi, Kalla, dan Maruf Amin Akan Hadir di Kongres V PDI-P

Pertama, Jokowi mampu menjaga sentimen publik tetap positif terhadap kinerja pemerintahan ataupun citra dirinya.

Dari sisi kepuasan publik, pada awal pemerintahannya, sebesar 65,1 persen responde yang menyatakan ”puas”. Pada akhir periode pertama pemerintahannya, sebagian besar publik masih menyatakan ”puas”.

Cira Jokowi pun masih terbilang positif. Saat awal ia berkuasa, 89,9 persen menyatakan citra Jokowi ”baik”. Pada survei kali ini sebanyak 73,3 persen menilainya ”baik”.

Kesan kedua, yakni meski kinerja dan citranya terbilang positif, hasil survei juga mengindikasikan kecenderungan penurunan. Kecenderungan itu konsisten terjadi sejak 1,5 tahun terakhir.

Melihat hasil survei tersebut, Jokowi dianggap masih mampu menjaga harmonisasi relasi politik antara publik dan kekuasaan negara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X