Membandingkan Kepuasan Masyarakat di Era Jokowi dan SBY...

Kompas.com - 18/10/2019, 21:14 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariPresiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terbilang tinggi. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dipublikasikan pada Oktober 2019, tingkat kepuasan terhadap pemerintah sebesar 58,8 persen.

Meski mayoritas responden merasa puas, namun angkanya menurun dibandingkan hasil survei- survei Litbang Kompas sebelumnya.

Setidaknya tren menurun terlihat dalam 1,5 tahun terakhir.

Di awal pemerintahan, tingkat kepuasan masyarakat sebagaimana data Litbang Kompas sebesar 65,1 persen.

Kemudian, pada bulan ke-42 menjabat, pemerintah mendapat angka tingkat kepuasan tertinggi, yakni 72,2 persen.

Baca juga: Soal Kebebasan Berpendapat hingga Atasi Konflik, Kepuasan Publik ke Jokowi Kian Tergerus

Dikutip dari Harian Kompas, tingkat kepuasan yang tinggi itu didukung pula oleh penilaian terhadap citra Jokowi yang dinyatakan baik oleh 73,3 persen responden.

Dari survei tersebut terlihat bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK mengalami pasang surut dan fluktuatif.

Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi kepuasan dan citra positif sosok Jokowi menunjukkan kemampuan dirinya menghadapi tekanan opini masyarakat.

Setidaknya, terdapat dua krisis opini publik yang ia hadapi yang membuat persepsi publik terhadap performa pemerintahan turun.

Pada enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK, mereka mengambil kebijakan tidak populer. Saat itu, pemerintah dua kali menaikkan harga BBM, dan dua kali pula menurunkan harganya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 58,8 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X