Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membandingkan Kepuasan Masyarakat di Era Jokowi dan SBY...

Kompas.com - 18/10/2019, 21:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terbilang tinggi. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dipublikasikan pada Oktober 2019, tingkat kepuasan terhadap pemerintah sebesar 58,8 persen.

Meski mayoritas responden merasa puas, namun angkanya menurun dibandingkan hasil survei-survei Litbang Kompas sebelumnya.

Setidaknya tren menurun terlihat dalam 1,5 tahun terakhir.

Di awal pemerintahan, tingkat kepuasan masyarakat sebagaimana data Litbang Kompas sebesar 65,1 persen.

Kemudian, pada bulan ke-42 menjabat, pemerintah mendapat angka tingkat kepuasan tertinggi, yakni 72,2 persen.

Baca juga: Soal Kebebasan Berpendapat hingga Atasi Konflik, Kepuasan Publik ke Jokowi Kian Tergerus

Dikutip dari Harian Kompas, tingkat kepuasan yang tinggi itu didukung pula oleh penilaian terhadap citra Jokowi yang dinyatakan baik oleh 73,3 persen responden.

Dari survei tersebut terlihat bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK mengalami pasang surut dan fluktuatif.

Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi kepuasan dan citra positif sosok Jokowi menunjukkan kemampuan dirinya menghadapi tekanan opini masyarakat.

Setidaknya, terdapat dua krisis opini publik yang ia hadapi yang membuat persepsi publik terhadap performa pemerintahan turun.

Pada enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK, mereka mengambil kebijakan tidak populer. Saat itu, pemerintah dua kali menaikkan harga BBM, dan dua kali pula menurunkan harganya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 58,8 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Kenaikan BBM merupakan salah satu isu yang sensitif bagi masyarakat karena erat kaitannya dengan hajat hidup sehari-hari.

Persoalan ini dianggap menjadi pemicu dominan penurunan popularitas pemerintahan lebih dari 10 persen menjadi 53,8 persen. Penurunan tingkat kepuasan ini tertinggi sepanjang sejarah pemerintahannya.

Perlu waktu satu tahun bagi Jokowi untuk memulihkan kepercayaan dan citranya.

Pada survei April 2016, tingkat kepercayaan publik naik 13 persen menjadi 67,4 persen. Angka ini lebih tinggi daripada apresiasi publik saat ia baru menjabat.

Grafik kepuasan terhadap Jokowi selama satu periode menjabat tampak berbeda dengan kepuasan di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com