Membandingkan Kepuasan Masyarakat di Era Jokowi dan SBY...

Kompas.com - 18/10/2019, 21:14 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariPresiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terbilang tinggi. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dipublikasikan pada Oktober 2019, tingkat kepuasan terhadap pemerintah sebesar 58,8 persen.

Meski mayoritas responden merasa puas, namun angkanya menurun dibandingkan hasil survei- survei Litbang Kompas sebelumnya.

Setidaknya tren menurun terlihat dalam 1,5 tahun terakhir.

Di awal pemerintahan, tingkat kepuasan masyarakat sebagaimana data Litbang Kompas sebesar 65,1 persen.

Kemudian, pada bulan ke-42 menjabat, pemerintah mendapat angka tingkat kepuasan tertinggi, yakni 72,2 persen.

Baca juga: Soal Kebebasan Berpendapat hingga Atasi Konflik, Kepuasan Publik ke Jokowi Kian Tergerus

Dikutip dari Harian Kompas, tingkat kepuasan yang tinggi itu didukung pula oleh penilaian terhadap citra Jokowi yang dinyatakan baik oleh 73,3 persen responden.

Dari survei tersebut terlihat bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK mengalami pasang surut dan fluktuatif.

Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi kepuasan dan citra positif sosok Jokowi menunjukkan kemampuan dirinya menghadapi tekanan opini masyarakat.

Setidaknya, terdapat dua krisis opini publik yang ia hadapi yang membuat persepsi publik terhadap performa pemerintahan turun.

Pada enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK, mereka mengambil kebijakan tidak populer. Saat itu, pemerintah dua kali menaikkan harga BBM, dan dua kali pula menurunkan harganya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 58,8 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Kenaikan BBM merupakan salah satu isu yang sensitif bagi masyarakat karena erat kaitannya dengan hajat hidup sehari-hari.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X