9 Kepala Negara Sekitar Asia Tenggara Akan Hadiri Pelantikan Presiden dan Wapres

Kompas.com - 18/10/2019, 19:39 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kepolisian RI menyampaikan, ada 9 kepala negara yang akan menghadiri acara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan bahwa semuanya merupakan kepala negara di sekitar Asia Tenggara.

"Sudah hampir dipastikan bahwa ada sembilan kepala negara yang akan hadir, dan kemudian sembilan yang merupakan perwakilan atau utusan khusus dari negara," kata Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden, Penjual Bunga di Rawa Belong Mulai Kebanjiran Order


Asep mengatakan bahwa pengamanan terhadap kepala negara tersebut sebagai Operasi Waskita.

Operasi Waskita, kata dia, merupakan tanggung jawab Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Untuk status atau pemberlakuan operasi pengamanannya terhadap 9 kepala negara itu, kita menggunakan Operasi Waskita namanya," ucap dia. 

Asep juga menuturkan bahwa nantinya para kepala negara tersebut akan dijaga mulai dari datang ke Indonesia hingga pulang kembali ke negara asalnya. 

Dalam rangka pengamanan pelantikan, ada 30.000 personel yang disiagakan.

Baca juga: Fakta Jelang Pelantikan Presiden, Keamanan Rumah Jokowi Berlapis hingga Patroli di Sekolah

 

Tokoh yang diamankan terdiri dari presiden-wapres beserta keluarganya, kepala negara, kepala pemerintahan, tamu dari luar negeri, dan utusan khusus.

Sementara itu, tempat yang menjadi fokus pengamanan adalah Gedung DPR/MPR sebagai tempat dilaksanakannya pelantikan, Istana Presiden, serta kawasan Glodok dan Jembatan Tiga.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X