Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jusuf Kalla Lobi Menteri Keuangan demi Beli Mobil Polisi dan TNI

Kompas.com - 18/10/2019, 15:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyadari betul bahwa keamanan dan ketertiban negara sangat berpengaruh terhadap investasi dan keberlangsungan ekonomi.

Dalam sambutannya di acara tradisi pengantar purnatugas untuknya yang diselenggarakan Polri, Kalla bercerita tentang hal tersebut.

Termasuk bagaimana dia melobi Menteri Keuangan untuk membeli ribuan mobil, mengganti mobil-mobil polisi yang tua.

Cerita Kalla dimulai ketika sekitar tahun 2002-2003, dirinya yang menjabat Menko Kesra bertemu Panglima TNI dan Kapolri saat itu: Jenderal TNI Endriartono Sutarto dan Jenderal Polisi Da'i Bachtiar.

Baca juga: Pamitan, Wapres Kalla Ucapkan Selamat untuk Menteri yang Berlanjut

Dia menyampaikan keheranannya, bagaimana bisa TNI dan Polri melaksanakan tugas dengan peralatan seadanya, termasuk mobil dinas yang tua dan mogok.

Menurut Kalla, pihak yang bertanggung jawab dengan kondisi tersebut tidak bisa menangani persoalan itu.

Ia pun lantas mengambil alih dan mengklaim berhasil menyelesaikannya hanya dalam waktu 2-3 hari. Kalla menemui Menteri Keuangan saat itu, Boediono.

Baca juga: Perpisahan di Polri, Kalla Sebut Pentingnya Ketegasan dan Strategi Keamanan

"Saya berbicara dengan Menteri Keuangan, 'Pak Menteri, mau tidak pajak naik 30 persen?' Waktu itu kira-kira Rp 50-60 trilliun. 'Mau naik pajak? Tentu mau. Tapi ada syaratnya, kasih saya uang 2,5 triliun," ujar Kalla menirukan dialognya dengan Boediono.

"Dia tanya, 'mau diapain?' saya bilang, 'ngaku dulu mau kasih Rp 2,5 triliun'. Dia bilang, ya oke, (tapi) dia tawar Rp 2 triliun.' Saya bilang, 'nggak, 2,5.' Lalu oke, kita bisa kasih tahu, dan baru saya buka (beritahu)!" kata dia.

Menurut Kalla, bagaimana negeri ini akan aman jika mobil Polri saat itu hanya berupa kijang tua, sedangkan perampoknya menggunakan mobil yang lebih baru.

Baca juga: Kapolri: Keberanian Pak Kalla Melebihi Jenderal TNI dan Polisi

Jika aparat keamanan tidak bisa mengatasi kejahatan, maka hal tersebut akan sulit mendatangkan investasi. Sedangkan jika aman, maka investasi pasti datang dan kenaikan pajak pun bisa dilakukan.

"Akhirnya menteri setuju, saya belikan mobil. Saya tanya agen mobil, 'eh kalian mau naik penjualan mobil nggak?' Dia bilang, 'iya mau Pak!' Lalu saya bilang, 'saya mau beli mobil kalian kurang lebih 5.000, tapi harganya harus harga pokok, kasih diskon 10 persen dari harga pokok. Jualanmu pasti naik, karena negara aman.' Dia setuju, jadilah itu beli mobil 5.000, 2500 untuk TNI dan 2500 Polri dalam waktu hanya 1 minggu," cerita Kalla.

Oleh karena itu, kata dia, selalu ada hubungan antara ekonomi dengan ketertiban dan keamanan.

Baca juga: Kapolri Sebut Jusuf Kalla Sebagai Living Legend

Sebab tanpa itu, negara manapun tidak akan bisa melakukannya. 

"Akan lebih aman kita semuanya, mobil bagus semua senang padahal itu hanya gertakan Menteri Keuangan yang hanya 5 menit selesai persoalan," kata dia.

Masa jabatan Jusuf Kalla diketahui akan segera berakhir seiring dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Sebagai tanda perpisahan dan terima kasih, Polri melepas Jusuf Kalla dengan acara purnatugas yang menghadirkan beberapa prosesi dari jajaran kepolisian.

Kompas TV Kurang dari sepekan lagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengakhiri masa jabatannya. Kepada jurnalis Kompas TV, Yasir Neneama, Istri Wakil Presiden, Mufidah Jusuf Kalla bercerita pengalamannya menemani sang suami selama bertugas. Bagaimana ceritanya? Simak video berikut. #JusufKalla #MufidahJusufKalla #Dialog
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com