Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 18/10/2019, 02:21 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (2/10/2018) pagi di Kantor Presiden Jakarta, saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah. Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (2/10/2018) pagi di Kantor Presiden Jakarta, saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Charles Honoris menilai masyarakat tetap mengapresiasi lima tahun kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meski ada sejumlah dinamika yang terjadi di penghujung masa jabatan.

Menurut dia, hal ini terlihat dari hasil survei Litbang Kompas Oktober 2019 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK tetap tinggi, yakni 58,8 persen.

“Ini adalah bukti bahwa rakyat Indonesia tetap mengapresiasi positif kerja-kerja pemerintah, terlepas dari segala dinamika yang terjadi belakangan ini,” kata Charles dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Maruf

Dalam publikasi survei yang dilakukan Litbang Kompas hari ini, Kamis, juga ditunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berbanding lurus dengan citra diri Presiden Jokowi.

Sebanyak 73,3 persen responden menilai citra diri Jokowi baik.

“Citra baik Jokowi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan oleh pemerintah di sejumlah bidang dalam 5 tahun terakhir tidak lain adalah berkat kepemimpinan yang baik dari Sang Presiden,” ujar anggota DPR ini.

Baca juga: Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Charles menilai, tingkat kepuasaan masyarakat dan citra diri “baik” Jokowi yang tetap tinggi di ujung masa pemerintahan adalah wujud optimisme dalam menyongsong periode kedua.

“Optimisme ini jadi modal penting Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan jajaran pemerintahan yang terbentuk nantinya, untuk terus bekerja, kerja, kerja menggenapi janji-janji kampanyenya,” ujarnya.

Charles menyadari, tantangan pemerintahan Jokowi Ma’ruf Amin ke depan tidaklah mudah, baik internal maupun eksternal.

Baca juga: PSHK: 4 Tahun Pertama Pemerintahan Jokowi, Eksekutif Hiper Regulasi

Ada tantangan konsolidasi nasional sampai ancaman resesi global yang harus dihadapi. Namun, dengan modal optimisme masyarakat dan konsistensi kerja keras pemerintah, ia yakin tantangan tersebut bisa teratasi.

“Tidak ada tantangan yang terlalu besar, jika kita semua bersatu padu dan bergotong royong menghadapinya,” imbuhnya.

Survei Litbang Kompas dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia pada 19 September-4 Oktober 2019.

Responden dipilih acak bertahap (multistage random sampling) dengan tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error +/- 2,83 persen.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lestarikan Cagar Budaya, Menko PMK Minta Provinsi Papua Rehabilitasi Rumah Adat

Lestarikan Cagar Budaya, Menko PMK Minta Provinsi Papua Rehabilitasi Rumah Adat

Nasional
Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Nasional
Gugus Tugas: Hingga 5 Juli, 104 Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19

Gugus Tugas: Hingga 5 Juli, 104 Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19

Nasional
Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Nasional
Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Nasional
Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X