Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Pelantikan Acara Konstitusional, TNI-Polri akan Mengamankan

Kompas.com - 17/10/2019, 11:46 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan, pelantikan presiden dan wakil presiden yang digelar 20 Oktober 2019 adalah amanat konstitusi.

Oleh sebab itu, TNI-Polri akan mengawal pelaksanaan pelantikan itu dari segala upaya penjegalan.

"Pelantikan adalah acara kenegaraan, acara yang konstitusional. Kita tahu bahwa tahapan pemilu berjalan sesuai dengan konstitusi, semua sudah berakhir sehingga tinggal tahap terakhir, yaitu pelantikan," ujar Tito ketika apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

"Maka, aparat TNI-Polri akan mengamankan itu karena amanat konstitusi," lanjut dia.

Baca juga: 30.000 Personel TNI-Polri Amankan Pelantikan Presiden-Wapres, Ini Fokus Pengamanan

Ia sekaligus mengingatkan bahwa acara kenegaraan tersebut akan dihadiri tidak hanya oleh pejabat pemerintahan dalam negeri saja, melainkan juga oleh tamu negara sahabat.

Oleh sebab itu, terjaminnya keamanan dalam pelaksanaan pelantikan itu merupakan harkat martabat Indonesia pula.

"Ada kepala negara, kepala pemerintahan, utusan khusus, ini sudah menyangkut harkat dan martabat bangsa. Kita juga memikirkan bahwa bangsa kita harus dihargai dan dipandang sebagai bangsa besar, tertib, dan damai. Bukan bangsa yang kacau dan rusuh," tutur Tito.

Diberitakan, pelantikan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan digelar Minggu (20/10/2019) sekitar pukul 14.30 WIB di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

TNI-Polri menerjunkan setidaknya 30.000 personel untuk membantu mengamankan acara tersebut. 

 

Kompas TV Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin apel kesiapan pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024. Apel dilakukan untuk memberikan arahan saat pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 dan pengamanan pelantikan anggota DPR dan MPR pada 1 Oktober 2019. #PelantikanPresiden #TNI #Polri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com