Pemerintah Diminta Bekerja Lebih Keras Bangun Sistem Pencegahan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menilai pemerintah masih harus bekerja lebih keras lagi memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Dadang menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tak habis pikir lantaran masih saja ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

"Pernyataan Pak Tjahjo itu mencerminkan keprihatinan beliau terhadap maraknya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah selama lima tahun terakhir. Tetapi, memang pemerintah masih harus bekerja keras lagi untuk mengembangkan sistem pencegahan," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Tipo di UU KPK Diperbaiki, Hasilnya Sudah Dikirim ke Istana

Dadang meyakini Tjahjo selalu mengimbau jajaran pemerintah daerah menjauhi area-area rawan korupsi. Meski demikian, imbauan itu harus dibarengi dengan penguatan sistem pencegahan.

"Kalau disebutkan agar menghindari area korupsi, berarti pemerintah harusnya sudah tahu di mana saja area rawan korupsinya. Oleh karena itu, sudah sangat mendesak untuk bangun sistem pencegahannya. Tak cukup hanya dengan himbauan," kata Dadang.

Ia mengingatkan, rangkaian OTT yang terus terjadi patut dijadikan momentum untuk segera memperkuat sistem pencegahan.

"Tanpa ada OTT pun, praktik suap mereka tak akan bisa ungkap dengan efektif," ujar Dadang.

Sebelumnya Tjahjo menanggapi terjaringnya Bupati Indramayu Supendi dalam OTT KPK.

Baca juga: WP KPK: Yang Bisa Selamatkan Upaya Pemberantasan Korupsi adalah Bapak Presiden

"Itu yang saya sedih dan cukup prihatin. Ya selalu saya mengatakan ini yang terakhir, yang terakhir, tapi kok ya terus," ujar Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Tjahjo mengatakan Kemendagri telah berkali-kali menyosialisasikan area rawan korupsi kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati.

Karena itu, ia heran masih saja ada kepala daerah yang tertangkap karena kasus korupsi. Tjahjo menambahkan, dalam hal ini partai dan pemerintah pusat tak lagi bisa disalahkan sebab korupsi yang dilakukan di kepala daerah murni kesalahan oknum..