Polri Ungkap Rencana Bom Bunuh Diri di Solo dan Yogyakarta

Kompas.com - 15/10/2019, 14:00 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat ditemui di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019). KOMPAS.com/ DEVINA HALIM Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat ditemui di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengungkap adanya upaya aksi bom bunuh diri di Solo, Jawa Tengah, dan Yogyakarta

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan, upaya aksi itu sudah matang direncanakan.

Bahkan, pengantinnya sudah disiapkan.

"Pengantin bom bunuh diri sudah disiapkan untuk melaksanakan aksi teror," kata Dedi saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (15/10/2019).


Baca juga: 2 Terduga Teroris di Lampung Sering Pergi Bersama pada Pagi Hari

Dedi juga menyampaikan, kelompok yang merencanakan aksi teror itu adalah dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Namun, aksi itu bisa digagalkan oleh Densus 88 Antiteror. 

"JAD yang sudah ditangkap di Yogyakarta dari hasil riksa (pemeriksaan) oleh Tim Densus 88," ujar Dedi.

"Di Yogyakarta suicide bomber juga sudah diamankan, sasarannya mako (markas komando) Polri dan tempat ibadah. Demikian juga di Solo, sudah disiapkan suicide bomber-nya juga dengan sasaran yang sama," papar Dedi. 

Namun demikian, Dedi menegaskan rangkain rencana upaya aksi tersebut tidak ada hubungannya dengan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Polri menangkap 22 terduga teroris, pascapenusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Semua yang ditangkap polisi diduga terkait kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Puluhan orang itu juga diduga telah berbaiat kepada pemimpin organisasi teroris ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X