KILAS

DPR RI Siap Bersinergi dengan TNI-Polri Terkait Pelantikan Presiden

Kompas.com - 15/10/2019, 13:26 WIB
Pimpinan DPR RI saat menggelar Rakor dengan jajaran keamanan. Dok. DPR RIPimpinan DPR RI saat menggelar Rakor dengan jajaran keamanan.

KOMPAS.comDPR RI bersama MPR RI akan siap melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih untuk bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“Baru saja kami selesai rapat koordinasi terkait dengan keamanan lingkungan MPR, DPR, dan DPD. Jadi, prinsipnya adalah DPR selaku tuan rumah bersama MPR dan gabungan dari TNI-Polri siap untuk melaksanakan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wapres,” ujar Puan melalui rilis tertulis, Selasa (15/10/2019).

Tak kalah pentingnya, Puan mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa pelantikan Presiden dan Wapres terpilih yang digelar pada 20 Oktober 2019 mendatang adalah sesuai dengan konstitusi Indonesia.

Baca juga: 30.000 Personel Disiagakan Menjelang Pelantikan Presiden dan Wapres

Puan memaparkan, setelah proses Pemilu selesai artinya bangsa Indonesia akan mempunyai Presiden dan Wapres terpilih yang akan dilantik.

“Jadi, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa saling menghormati, menghargai, dan menerima hasil dari Pemilu yang sudah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memiliki Presiden dan Wapres terpilih periode 2019-2024,” tandas legislator dapil Jawa Tengah V ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X