Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

30.000 Personel Disiagakan Menjelang Pelantikan Presiden dan Wapres

Kompas.com - 15/10/2019, 13:15 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

KOMPAS.com –Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan memberlakukan proses pembersihan atau clearance jelang hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) pada 20 Oktober 2019 mendatang. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pelantikan dapat berjalan dengan baik.

Sebanyak 30.000 personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan disiagakan jelang pelantikan.

“Terkait pelaksanaan hal-hal terkait keamanan pada tanggal tersebut, beberapa tempat akan kami clearance agar pelaksanaan pelantikan akan berjalan dengan baik,” kata Puan melalui rilis tertulis, Selasa (15/10/2019).

Adapun jumlah personel yang disiagakan, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, nantinya akan menyisir kawasan ring satu dan ring dua di sekitar Kompleks Parlemen.

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden, MPR Rapat Bersama TNI, Polri hingga KPU

“Tentunya (pengamanan) sudah akan diatur sehingga pelaksanaan (pelantikan) bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Jika sesuai rencana, acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin akan dimulai pada pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

Terkait hal itu, Puan mengatakan bahwa sejumlah rapat koordinasi akan terus dilangsungkan, termasuk rapat koordinasi bersama jajaran MPR RI.

Terkait clearance, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono juga menyampaikan bahwa sesuai instruksi bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah menyiapkan perimeter di sekitar Kompleks Parlemen.

Baca juga: Diarak Hingga Nobar, Ini Bocoran Syukuran Pelantikan Jokowi-Maruf

Dirinya menambahkan bahwa penerapan perimeter ini sama seperti saat menghadapi unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu lalu.

“Kami sudah menyiapkan perimeter di sekitaran Kompleks Parlemen. Jadi tidak ada yang spesifik, kami mengimbau kepada pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com