Prediksi Jokowi-Ma'ruf Lebih Buruk, ICW: Ibarat Kutukan Periode Kedua

Kompas.com - 14/10/2019, 16:34 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, bicara dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/ FITRIA CHUSNA FARISAKoordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, bicara dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) memprediksi, pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo tidak akan lebih baik dari pemerintahan Jokowi periode pertama. 

Prediksi itu didasarkan pada persoalan politik dan hukum yang masih akan bermunculan selama 2019-2024.

Bahkan, ICW memperdiksi persoaan politik dan hukum itu akan lebih banyak dibanding lima tahun sebelumnya.

"Bicara pemerintahan ke depan Jokowi-Ma'ruf, kami memulai dengan hipotesis bahwa pemerintahan ke depan akan menghadapi persoalan yang jauh lebih banyak dari problem pemerintahan pertama," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Usai Dilantik, Jokowi-Maruf Bakal Diarak dari Patung Kuda ke Istana Merdeka

Donal mengatakan, pemerintahan periode kedua seorang presiden memang biasanya tak lebih baik dari periode pertama.

Bahkan, Donal menyebut hal itu seperti menjadi sebuah kutukan.

Donal mendasarkan pada sejarah, bahwa acap kali presiden yang memimpin di periode kedua itu gagal atau paling tidak menghadapi turbulensi yang besar.

"The curse of second period," ujar Donal.

Donal lantas memberi contoh pengalaman di Indonesia sejak reformasi di mana jabatan presiden dibatasi hanya dua periode.

Pada periode kedua pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi pemerintahan tidak lebih baik dari periode pertama.

Selama 2009 sampai 2014, SBY dibayang-bayangi kasus Century, Hambalang, dan korupsi kader Partai Demokrat.

Agenda-agenda pemerintahan pun banyak yang tidak berjalan di periode kedua SBY 2009-2014.

Sementara itu, berkaca dari banyaknya PR Jokowi yang tak tuntas di periode pertama, pemerintahan Jokowi periode kedua diprediksi akan berakhir sama dengan buruknya kepemimpinan SBY yang kedua.

ICW memprediksi, masalah korupsi dan reformasi politik akan tetap menjadi isu utama.

Baca juga: PDI-P Tak Keberatan Jika Gerindra Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Maruf

Pada awal pemerintahan keduanya, Jokowi diprediksi bakal kesulitan menegakkan hukum dan minim pemberantasan korupsi karena pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berbagai wacana agenda di sektor politik dan penegakan hukum tidak tuntas dan bahkan tidak tersentuh seperti reformasi parpol yang sedikitpun presiden tidak menyinggung hal itu," ujarnya.

"Padahal problem korupsi di indonesia tidak bisa dilepaskan dari probelm korupsi di parpol," kata Donal menambahkan.

Adapun Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih setelah memenangkan Pemilu 2019.

Keduanya akan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang dan akan mengakhiri periode keduanya pada 20 Oktober 2024.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X