Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alvara: Ekonomi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Jokowi di Periode Kedua

Kompas.com - 14/10/2019, 13:39 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Alvara Research Center Hasanuddin Ali menilai, ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Joko Widodo di periode kedua sebagai presiden.

“Bidang ekonomi masih pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Joko Widodo di periode kedua nanti, karena selama 5 tahun aspek-aspek yang terkait dengan kondisi ekonomi masih belum memenuhi harapan publik," kata Hasanuddin dalam keterangan pers, Senin (14/10/2019).

Hasanuddin berkaca pada hasil survei pada 12-31 Agustus 2019. Metode pengambilan sampel survei ini menggunakan multi-stage random sampling. Sebanyak 1.800 responden berusia 14-55 tahun dipilih dan diwawancarai secara tatap muka.

Baca juga: Tanggapan Para Kepala Daerah saat Menjajal Palapa Ring Bersama Jokowi

Responden mendapat pertanyaan, "Bagaimana tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK saat ini pada aspek berikut?"

Hasilnya, ada 5 aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi dan 5 aspek dengan tingkat kepuasan terendah.

Adapun 5 aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah telekomunikasi dan internet sebesar 87,9 persen; pelayanan transportasi publik sebesar 86,5 persen; pelayanan pendidikan sebesar 85,3 persen; pembangunan infrastruktur sebesar 84,7 persen dan pelayanan kesehatan sebesar 82,7 persen.

Sementara 5 aspek dengan tingkat kepuasan terendah adalah kondisi ekonomi nasional sebesar 68,8 persen; kesejahteraan tenaga kerja sebesar 65,5 persen; kemudahan lapangan kerja sebesar 58,9 persen; pengentasan kemiskinan sebesar 58,4 persen dan stabilitas harga bahan pokok sebesar 58,1 persen.

"Publik menaruh harapan yang tinggi agar pemerintah mendatang mampu menunjukkan kinerja yang baik terutama terkait dengan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain itu, Hasanuddin menyarankan agar pemerintahan ke depan ditopang oleh menteri-menteri bidang ekonomi yang lebih kompeten.

"Yang bisa membantu akselerasi pembangunan ekonomi Indonesia," kata dia.

Baca juga: Ketua MPR: Pelantikan Jokowi-Maruf Digelar Pukul 14.30 WIB

Sampel survei ini diambil di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk. Rentang margin of error sebesar 2,35 persen.

Artinya, persentase dalam survei ini bisa bertambah atau berkurang sekitar 2,35 persen. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com