Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Alvara: Publik Paling Puas atas Kinerja TNI, Disusul KPK dan Polri

Kompas.com - 14/10/2019, 12:48 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang digelar Alvara Research Center menunjukkan, TNI adalah lembaga dengan tingkat kepuasan publik tertinggi selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019.

CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menjelaskan, institusi TNI mendapatkan 91 persen dalam hal kepuasan publik.

Disusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 80 persen dan Polri dengan nilai 78,1 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap lembaga-lembaga ini mencerminkan harapan publik terhadap lembaga-lembaga negara tersebut," ujar Hasanuddin Ali melalui keterangan tertulis, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Pengamat Sebut Komentar Istri TNI soal Wiranto Jadi Sinyal Tertentu

Adapun survei yang sama menunjukkan tiga lembaga dengan tingkat kepuasan publik terendah, yaitu MPR dengan 69,9 persen, partai politik dengan 67,6 persen, dan DPR 66,7 persen.

"Semakin rendah tingkat kepuasan, semakin besar kesenjangan harapan dengan kenyataan," ujar Hasanuddin.

Ke depan, ketiga lembaga dengan tingkat kepuasan terendah tersebut disarankan untuk meningkatkan kinerjanya.

"Maka di masa mendatang, menjadi kerja besar bagi DPR, parpol, dan MPR untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar tidak jauh meninggalkan harapan masyarakat“, ujar Hasanuddin.

Baca juga: DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Survei ini melibatkan 1.800 responden yang berusia 14-55 tahun. Mereka dipilih dengan metode multistage random sampling.

Sampel yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia tersebut diwawancarai secara langsung atau tatap muka.

Survei tersebut memiliki margin of error sebesar 2,35 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

 

Kompas TV Pemerintah diingatkan untuk menjaga kondisi makro ekonomi dalam negeri agar daya tahan terhadap ancaman resesi lebih tebal. Sektor manufaktur dan ritel perlu diperhatikan.<br /> <br /> Pemutusan hubungan kerja serta gagal bayar utang korporasi merupakan gejala yang mesti diawasi. Dari sisi manufaktur, tertahannya ekspansi tecermin dalam indikator PMI manufaktur di bawah lima puluh.<br /> <br /> Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah perlu meninjau kembali kenaikan beberapa tarif seperti listrik dan BPJS kesehatan untuk menjaga daya beli. Selain itul, ekonomi Indonesia membutuhkan kebijakan fiskal jangka pendek. #Ekonomi #MakroEkonomi #Bisnis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com