Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi Bertemu Prabowo dan SBY untuk Minta Dukungan Tanpa Syarat

Kompas.com - 11/10/2019, 18:17 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merupakan langkah Jokowi untuk meminta dukungan tanpa syarat.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo berlangsung pada Jumat (11/10/2019) di Istana Merdeka, Jakarta, sedangkan pertemuan Jokowi dan SBY terjadi pada Kamis (10/10/2019).

"Saya melihatnya kemungkinan kader Prabowo dan SBY yang akan masuk kabinet Jokowi sangat tipis. Maka, kemungkinan besar mereka dipanggil untuk tetap mendukung (pemerintah), tetapi tanpa syarat," ujar Hendri saat ditemui seusai diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Jumat.

Ia menduga, tak ada kader dari Gerindra dan Demokrat yang akan masuk kabinet periode 2019-2024.

Baca juga: Prabowo: Hubungan Saya dan Jokowi Mesra, Banyak yang Enggak Suka...

 

Kendati demikian, menurut Hendri, bisa saja ada calon menteri yang berlatar belakang profesional tetapi terafiliasi dengan salah satu partai tersebut.

"Bisa saja ada menteri profesional yang terafiliasi dengan Prabowo atau SBY, mungkin saja ada," ucap dia. 

Di sisi lain, seperti diungkapkan Hendri, pertemuan dengan Prabowo dan SBY juga jadi wadah bagi Jokowi untuk konsultasi soal masalah terkini, seperti polemik revisi UU KPK beserta peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang masih jadi polemik dan pemindahan ibu kota.

"Tentang pemindahan ibu kota dan Perppu KPK, Pak Jokowi memang perlu konsultasi dengan mereka. Itu langkah strategis bicara dengan Prabowo dan SBY," ucap dia. 

Prabowo mengaku siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika memang dibutuhkan.

Meski begitu, menurut Prabowo, Partai Gerindra juga tidak masalah jika memang harus berada di luar pemerintahan.

Hal ini diungkap Prabowo Subianto seusai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019) sore.

"Jika tidak masuk kabinet, kami akan loyal di luar sebagai check and balances, sebagai penyeimbang," ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Akan Hadir dalam Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Sementara itu, dengan SBY, Jokowi mengakui turut membahas peluang Demokrat bergabung ke kabinet di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Namun, belum ada keputusan yang diambil.

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, belum ada nama-nama menteri yang diusulkan SBY, termasuk saat ditanya apakah SBY mengajukan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono, Jokowi juga menjawab belum.

"Enggak sampai ke sana, belum sampai ke sana," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com