[POPULER NASIONAL] Pelantikan Jokowi Diundur | Benny Wenda Beri Syarat soal Bertemu Jokowi

KOMPAS.com - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin sedianya akan dilantik pada 20 Oktober 2019.

Semula, pelantikan yang berlangsung pada hari Minggu akan dilakukan pukul 10.00 WIB.

Akan tetapi, pelantikan kemudian diundur hingga pukul 16.00. Salah satu alasannya adalah memberi kesempatan yang beribadah di hari Minggu.

"Saya pastikan 20 Oktober kenapa diundur dari jam 10 menjadi jam 4, kita ingin agar memberi kesempatan saudara-saudara kita beribadah pagi hari," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Artikel mengenai dimundurnya pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang menjadi artikel yang paling banyak dibaca di Kompas.com sepanjang kemarin, Selasa (8/10/2019).

Lalu apa lagi alasan pelantikan diundur menjadi sore? Baca selengkapnya dalam artikel berikut: MPR Mundurkan Pelantikan Jokowi-Maruf Jadi Pukul 16.00 WIB, Ini Alasannya

Benny Wenda bersedia bertemu

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyatakan kesediaannya untuk bertemu tokoh Papua yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia.

Pernyataan itu kemudian disambut Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda. 

Dia berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi tentang persoalan di Tanah Papua.

Selama ini Benny Wenda dikenal sebagai aktivis kemerdekaan Papua. Dia dituding polisi sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Benny kini diketahui menetap di Oxford, Inggris.

Akan tetapi, Benny Wenda mengungkap bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Indonesia sebelum digelar pertemuan.

Setidaknya ada enam syarat yang diajukan Benny Wenda.

Apa saja? Selengkapnya baca dalam artikel berikut: Benny Wenda Ingin Bertemu Presiden Jokowi, tetapi Ada Syaratnya

Fraksi PDI-P menolak Perppu KPK

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk membatalkan hasil revisi atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pertimbangan ini diungkap Jokowi setelah bertemu sejumlah tokoh, juga desakan masyarakat dan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menolak pelemahan KPK.