[POPULER NASIONAL] Pelantikan Jokowi Diundur | Benny Wenda Beri Syarat soal Bertemu Jokowi

Kompas.com - 09/10/2019, 06:06 WIB
Capres petahanan Joko Widodo saat mendatangi kediaman cawapresnya Kiai Haji Maruf Amin di Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) malam. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin akan menyampaikan pidato terkait hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) di Bandara Halim Perdanakusuma. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCapres petahanan Joko Widodo saat mendatangi kediaman cawapresnya Kiai Haji Maruf Amin di Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) malam. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin akan menyampaikan pidato terkait hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) di Bandara Halim Perdanakusuma.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin sedianya akan dilantik pada 20 Oktober 2019.

Semula, pelantikan yang berlangsung pada hari Minggu akan dilakukan pukul 10.00 WIB.

Akan tetapi, pelantikan kemudian diundur hingga pukul 16.00. Salah satu alasannya adalah memberi kesempatan yang beribadah di hari Minggu.

"Saya pastikan 20 Oktober kenapa diundur dari jam 10 menjadi jam 4, kita ingin agar memberi kesempatan saudara-saudara kita beribadah pagi hari," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Artikel mengenai dimundurnya pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang menjadi artikel yang paling banyak dibaca di Kompas.com sepanjang kemarin, Selasa (8/10/2019).

Lalu apa lagi alasan pelantikan diundur menjadi sore? Baca selengkapnya dalam artikel berikut: MPR Mundurkan Pelantikan Jokowi-Maruf Jadi Pukul 16.00 WIB, Ini Alasannya

Benny Wenda bersedia bertemu

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyatakan kesediaannya untuk bertemu tokoh Papua yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pernyataan itu kemudian disambut Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda. 

Dia berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi tentang persoalan di Tanah Papua.

Selama ini Benny Wenda dikenal sebagai aktivis kemerdekaan Papua. Dia dituding polisi sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Benny kini diketahui menetap di Oxford, Inggris.

Akan tetapi, Benny Wenda mengungkap bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Indonesia sebelum digelar pertemuan.

Setidaknya ada enam syarat yang diajukan Benny Wenda.

Apa saja? Selengkapnya baca dalam artikel berikut: Benny Wenda Ingin Bertemu Presiden Jokowi, tetapi Ada Syaratnya

Fraksi PDI-P menolak Perppu KPK

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk membatalkan hasil revisi atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pertimbangan ini diungkap Jokowi setelah bertemu sejumlah tokoh, juga desakan masyarakat dan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menolak pelemahan KPK.

Namun, hingga saat ini Jokowi belum merilis Perppu KPK. Salah satu pertimbangan yang membuat Jokowi ragu adalah sikap partai politik pendukungnya.

Fraksi PDI-P sebagai pengusung utama Jokowi sejak Pemilu 2014 sudah menyatakan diri untuk menolak Perppu KPK.

Dengan demikian, saat ini Jokowi harus memilih untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat atau partai politik.

Lalu apa alasan PDI-P menolak Perppu KPK dan mempertahankan UU KPK hasil revisi meski dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu?

Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel berikut: Sikap Resmi, Fraksi PDI-P Menolak jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.