Beralasan Kurang Sehat, Mekeng Kembali Tak Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Komisi XI DPR periode 2014-2019 Melchias Marcus Mekeng kembali tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (8/10/2019) hari ini.

Sedianya, Mekeng hari ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, politikus Partai Golkar itu tak bisa menghadiri panggilan karena merasa kurang sehat.

"Tadi kami menerima surat dari pihak kuasa hukum dengan lampiran Surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 2019. Alasan tidak hadir karena kondisi kurang sehat," kata Febri dalam keterangan tertulis.

Baca juga: 3 Kali Tak Hadir, Melchias Mekeng Kembali Dipanggil KPK

Dengan demikian, sudah empat kali Mekeng tidak memenuhi panggilan KPK setelah sebelumnya beralasan sedang mengikuti perjalanan dinas.

"KPK akan membahas tindak lanjut setelah Saksi tidak hadir dalam beberapa kali agenda pemeriksaan di KPK. Di surat kali ini juga tidak ada lampiran keterangan dari dokter," ujar Febri.

Menurut rencana, ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan yang merupakan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal.

Mekeng pun sebelumnya telah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak September 2019 lalu untuk kepentingan penyidikan.

Dalam kasus ini, Samin diduga memberikan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Baca juga: Sedang Perjalanan Dinas, Mekeng Tak Penuhi Panggilan KPK

Uang tersebut diduga terkait terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PT AKT merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal yang dimiliki Samin.

Samin disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.