Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yohana: Budaya Patriarki Harus Kita Buang Sedikit-sedikit

Kompas.com - 07/10/2019, 21:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BINTAN, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise meminta masyarakat menghilangkan budaya patriarki yang berlebihan.

Baik perempuan maupun laki-laki, diminta mengubah cara pikir bahwa kekuasaan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan.

"Sekarang sudah saatnya kita mengubah mindset kita. Kaum laki-laki juga sudah saatnya mengubah mindset mereka. Budaya patriarki itu harus kita buang sedikit-sedikit," kata Yohana di kawasan industri Bintan, Kepulauan Riau, Senin (7/9/2019).

Yohana mengatakan, saat ini zaman terus berubah. Teknologi dan sains pun terus berkembang dan bergerak ke arah kemajuan.

Baca juga: Menteri Perlindungan Perempuan Minta DPR Segera Rampungkan RUU PKS

Oleh karenanya, di era global ini, perempuan dituntut untuk juga bekiprah dan maju.

Menurut Yohana, suatu negara baru bisa disebut maju jika para perempuannya berpikir maju. Sebaliknya, suatu negara tidak akan bisa menjadi negara maju jika perempuan tak mau berkembang.

"Jadi perempuan menjadi indikator utama dalam memajukan suatu bangsa," ujar dia.

Yohana menambahkan, baik perempuan maupun laki-laki harus berjalan beriringan. Tempat perempuan bukan di belakang laki-laki, melainkan keduanya sejajar.

Baca juga: Menteri Yohana: Satu dari Tiga Perempuan Indonesia Alami Kekerasan

Istilah yang mengatakan bahwa perempuan hebat ada di balik seorang laki-laki tidaklah benar. Sebab, perempuan seharusnya berdiri sejajar di samping laki-laki, bukan di belakang.

"Bukan seorang laki-laki yang hebat di belakangnya ada perempuan hebat, perempuan tidak setuju kalau di belakang posisinya, harus di samping. Jadi sama-sama sekarang," kata Yohana.

 

Kompas TV Kepastian posisi Partai Gerindra bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo & Ma'ruf Amin atau tidak masih terus dikomunikasikan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan partainya telah menyampaikan sejumlah tawaran sebelum bergabung dengan pemerintah. Sejumlah tawaran yang disampaikan ini berkaitan dengan sejumlah visi yang selama ini pernah ditawarkan Partai Gerindra kapada pendukungnya. Jika ada titik temu maka terbuka kemungkinan Partai Gerindra akan ikut dalam pemerintahan begitu juga sebaliknya. #Gerindra #JokoWidodoMarufAmin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com