Kompas.com - 03/10/2019, 17:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) meminta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan kuburan massal korban Tragedi 1965.

Ketua YPKP 65 Bedjo Untung menyatakan, sejatinya Kejagung sudah tak bisa lagi mengelak untuk menolak adanya temuan tersebut.

"Mestinya Jaksa Agung tidak mengelak bahwa kurang alat bukti segala macam," ujar Bedjo saat beraudiensi dengan pihak Kejagung, Kamis (3/10/2019) di Jakarta.

"Kami memiliki alat bukti yang cukup, kuburan massal bukan hanya satu dua, melainkan 346 dan itu masih bisa bertambah lagi," kata dia.

Baca juga: YPKP 65 Berikan Data Temuan 364 Kuburan Massal Tragedi 1965 ke Kejagung

Bedjo menyebutkan, pihaknya menemukan 346 lokasi kuburan massal baru di sejumlah lokasi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Sukabumi, Tangerang, Bandung, dan lainnya.

Lokasi tersebut sudah didatangi oleh keluarga korban, sekaligus mereka gali informasinya dari para saksi-saksi.

Sebanyak 346 lokasi kuburan massal tersebut, lanjutnya, merupakan data terkini dari temuan sebelumnya, yaitu 122 lokasi kuburan massal.

Lokasi sebelumnya juga sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Sehingga, menurut YPKP 65, total ada 346 lokasi kuburan massal di Indonesia.

"Jadi saya bisa katakan 99 persen data ini benar. Sekali lagi kami mendesak Jaksa Agung untuk menindaklanjuti karena kami butuh kepastian hukum sehingga kami korban '65 tidak bisa menerima kompensasi. Jaksa Agung segera bentuk pengadilan ad hoc," tutur Bedjo.

Baca juga: YPKP 65: Ada yang Sudah Jadi Mal, Kuburan Massal Tragedi 1965 Seharusnya Dijaga

Dia melanjutkan, temuan yang ia serahkan ke Kejagung akan diserahkan ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) dan diproses dalam satu minggu.

Diketahui, Kejagung sempat beberapa kali mengembalikan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya Tragedi 1965.

Pada 2012 misalnya, Kejagung mengembalikan berkas kasus 65 ke Komnas HAM karena masih belum lengkap.

Selain itu, Kejagung juga menilai kesulitan menyelidiki peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun silam itu.

Kemudian pada 2018, Komnas HAM menerima pengembalian sembilan berkas perkara pelanggaran HAM berat masa lalu dari Kejaksaan Agung pada 27 November 2018 lalu, salah satunya tragedi 65.

Kejaksaan juga memberikan petunjuk kepada Komnas HAM untuk melengkapi berkas tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
STAND UP COMEDY INDONESIA
Kompilasi Stand Up Babe Cabita, Ah Sudahlaahhh~
Kompilasi Stand Up Babe Cabita, Ah...
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Nasional
PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

Nasional
Kemenkes Imbau Calon Haji Perbanyak Istirahat Mulai H-3 Wukuf

Kemenkes Imbau Calon Haji Perbanyak Istirahat Mulai H-3 Wukuf

Nasional
Tak Hanya Toreh Sejarah di Indonesia, PDI-P Sebut Bung Karno Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa di Dunia

Tak Hanya Toreh Sejarah di Indonesia, PDI-P Sebut Bung Karno Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa di Dunia

Nasional
Gerindra-PKB Berkoalisi, PDI-P Sebut Pendukung Jokowi Harus Rukun

Gerindra-PKB Berkoalisi, PDI-P Sebut Pendukung Jokowi Harus Rukun

Nasional
Imbauan Wamenag untuk Jemaah Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Puncak Haji 2022

Imbauan Wamenag untuk Jemaah Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Puncak Haji 2022

Nasional
Partai Buruh: Cuti Melahirkan 6 Bulan Jangan Hanya Wacana di Atas Kertas

Partai Buruh: Cuti Melahirkan 6 Bulan Jangan Hanya Wacana di Atas Kertas

Nasional
Peringati Milad Ke-29, Dompet Dhuafa Luncurkan 3 Program untuk Atasi Kemiskinan di Kota

Peringati Milad Ke-29, Dompet Dhuafa Luncurkan 3 Program untuk Atasi Kemiskinan di Kota

Nasional
Ratusan Buruh Migran Indonesia Dikabarkan Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo di Kedubes Malaysia

Ratusan Buruh Migran Indonesia Dikabarkan Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo di Kedubes Malaysia

Nasional
416 Jemaah Haji Indonesia Jatuh Sakit, 20 Orang Meninggal Dunia

416 Jemaah Haji Indonesia Jatuh Sakit, 20 Orang Meninggal Dunia

Nasional
Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

Nasional
Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

[POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

Nasional
Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.