Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel Muhammad Rela Tak Jadi Ketua MPR, Asalkan...

Kompas.com - 03/10/2019, 17:26 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPD RI rela tak melanjutkan pengusungan Fadel Muhammad sebagai calon Ketua MPR RI.

DPD RI akan mendukung salah satu calon ketua dari fraksi partai politik asal memenuhi lima syarat khusus.

"Kami akan bergabung dengan partai mana yang mengikuti lima permintaan kami (DPD)," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: 8 Fraksi dan DPD Sepakati Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR, Gerindra Menolak

Lima syarat itu, yakni DPD dilibatkan dalam penggodokan dana transfer daerah, DPD dilibatkan soal mengatur dana desa dan DPD berhak mengatur dana insentif.

"Kita minta DPD ikut mengatur dana insentif yang saya bikin di komisi XI dulu, sekarang Rp 15 triliun, daerah mana yang bagus kita kasih anggaran atas prestasi pemerintahan daerah," ujar dia.

"Kalau you bupati bagus, gubernur bagus, kami kasih duit tambahan lebih besar, kita kasih esktra dana," lanjut Fadel.

Ketiga, DPD meminta agar undang-undang yang berhubungan dengan pemerintah daerah diperbaiki dan syarat terakhir, yakni meminta penguatan DPD melalui revisi UU MD3 dan UUD 1945.

Baca juga: 8 Fraksi dan DPD Sepakati Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR, Gerindra Menolak

"(Syarat) yang terakhir MD3, ada teman-teman yang mengatakan MD3 plus UUD 1945 untuk penguatan. Cuma saya bilang itu masih panjang, ini dulu yang lebih pokok," ujar Fadel.

"Adanya itu makanya DPD punya gigi di daerah-daerah, kalau enggak DPD enggak ada apa-apa," lanjut dia.

Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka DPD RI akan memberikan dukungan kepada calon Ketua MPR yang diusung oleh fraksi.

Fadel berbesar hati apabila akhirnya tidak menjadi Ketua MPR asalkan lembaga DPD menjadi semakin kuat.

"Tadi teman-teman DPD tanya-tanya sama saya. Saya bilang, saya besar hati, meski saya tidak jadi ketua MPR, tapi lembaga (DPD) jadi kuat. Buat apa saya memaksakan diri jadi Ketua MPR tapi lembaga ini enggak kuat," ujar dia.

Baca juga: Begini Peta Dukungan untuk 3 Calon Kuat Ketua MPR...

Sebelumnya, Fadel mengatakan bahwa setelah dipilih sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, ia akan berjuang untuk menduduki posisi ketua MPR.

"Saya diminta oleh teman-teman DPD agar bisa memperjuangkan DPD menjadi ketua MPR," kata Fadel usai rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Fadel mengatakan, untuk memperjuangkan keinginan para anggota DPD tersebut, ia akan berkonsultasi kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Tidak hanya itu, Fadel mengatakan, ia sudah melobi dengan partai politik pendukung Presiden Joko Widodo, antara lain Partai Golkar dan PDI-P. 

 

Kompas TV Wakil Ketua MPR RI sementara Hillary Brigitta Lasut mengakui dirinya kesulitan memimpin Sidang Paripurna MPR RI. Hillarymenyebut, tak mudah mengatur sidang yang dihadiri ratusan anggota dewan karena keinginan dan kepentingan berbeda. Hillary mengatakan, terkait polemik yang sempat terjadi di Sidang Paripurna MPR, ia mengingatkan seluruh anggota dewan untuk mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Hillary juga menyinggung soal ketidakhadiran 335 anggota di Sidang Paripurna MPR ke-2.Hillary mengatakan, dalam Sidang Paripurna MPR ke-2 anggota dewan yang tidak hadir lebih setengah dari total jumlah anggota yaitu 711 anggota. Menurut dia, ketidakhadiran anggota tersebut juga terjadi pada periode sebelumnya, sehingga wajar apabila citra DPR di mata masyarakat menjadi buruk. #HillaryLasut #HillaryBrigitta #SidangParipurna
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Nasional
Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Nasional
Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Hari Ini, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Hari Ini, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Nasional
Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Nasional
Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Nasional
Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Nasional
Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Nasional
Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Nasional
Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Nasional
Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Nasional
Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com