Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Rapat Internal Pimpinan akan Tentukan Prioritas Kerja DPR RI

Kompas.com - 02/10/2019, 21:19 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

KOMPAS.com - Setelah resmi dilantik, Ketua DPR RI terpilih periode 2019-2024 Puan Maharani hendak melakukan rapat internal dengan pimpinan DPR RI lainnya.

Tujuannya, untuk bisa menentukan langkah-langkah ke depan apa yang akan menjadi prioritas kerja Pimpinan DPR RI terpilih.

“Kami akan melakukan rapat internal untuk bisa menentukan langkah-langkah ke depan dalam kepemimpinan ini apa yang akan menjadi prioritas dari kerja kami bersama,” ujar Puan sesuai rilis yang Kompas.com terima, Rabu (2/9/2019).

Selain itu, berkaitan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Anggota DPR RI terpilih, Puan menjelaskan ia  tidak bisa menginstruksikan, mengingat Anggota Parlemen terdiri dari 9 Fraksi yang menjadi perpanjangan tangan dari partai masing-masing.

 

Baca juga: DPR dan Pemerintah Diminta Integrasikan Proses Legislasi

Namun demikian, selaku Ketua DPR RI ia mengimbau kepada seluruh legislator untuk bisa segera melaksanakan pelaporan LHKPN.

“DPR RI itu adalah kolektivitas, terdiri dari 9 Fraksi yang menjadi perpanjangan tangan dari DPP partainya masing-masing," imbuhnya.

Jadi, lanjut Puan, pihaknya akan membahas dalam rapat internal Pimpinan DPR RI.

"Kami akan mengimbau kepada seluruh Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 untuk bisa segera melaporkan dan melaksanakan LHKPN,” pungkas Ketua DPR RI perempuan pertama dalam sejarah Parlemen Indonesia ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com