DPR dan Pemerintah Diminta Integrasikan Proses Legislasi

Kompas.com - 02/10/2019, 17:29 WIB
Peneliti Pusat Studi Konsitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura (kemeja putih) dan Peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda (paling kanan) dalam diskusi di Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPeneliti Pusat Studi Konsitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura (kemeja putih) dan Peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda (paling kanan) dalam diskusi di Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Konsitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura menekankan pentingnya proses legislasi yang terintegrasi.

Apalagi revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) membuka peluang baru dalam proses legislasi.

PPP di lingkungan pemerintah akan dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan perundang-undangan. Hal itu bisa mencapai harmonisasi produk legislasi.

Baca juga: Polsek Kalideres Halau Massa Pelajar yang Ingin ke DPR dengan Cara Ini

"Kalau baca undang-undangnya kan itu ada menteri atau lembaga non kementerian yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya bisa jadi itu melekat di Menteri Hukum dan HAM, sekaligus beliau mengepalai badan atau lembaga non kementerian tadi yang kemudian mrngurusi pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya dalam diskusi di Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Menurut dia, hal ini memang merupakan sesuatu yang baru, mengingat urusan legislasi di pemerintah ditangani Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Direktorat Jenderal Perundang-undangan.

"Nah alternatif kedua mungkin saja ini akan terpisah ya dari Menteri Hukum dan HAM sekarang, dimana nanti pejabat di luar kementerian sehingga dia menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang kepalanya setingkat menteri," katanya.

Charles sendiri menginginkan urusan legislasi di pemerintah digabungkan dan tidak melibatkan banyak lembaga.

"Urusan hukum itu menurut undang-undang kementerian itu harus dipegang seorang menteri ya. Dugaan saya ini akan seperti kepala Bappenas, termasuk kepala BPN yang kemudian dijabat menteri perencanaan pembangunan nasional dan kalau BPN kan dijabat menteri agraria dan tata ruang," katanya.

"Mungkin nanti seperti itu, Menkumham juga jadi Kepala Badan Pusat Legislasi Nasional misalnya, terserah namanya apa, yang jelas dia menjalankan fungsi itu," kata dia.

Meski demikian, ia menilai hal itu tak begitu berpengaruh dalam proses legislasi bersama DPR. Menurut dia, interaksi antara pihak pemerintah dan DPR akan seperti biasa.

Baca juga: 290 Anggota DPR Absen Pelantikan Pimpinan, Ternyata Memang Tak Wajib Hadir

Charles hanya berharap, ketika pengelolaan legislasi sudah terintegrasi, pemerintah dan DPR harus mengedepankan kualitas pada prosesnya.

Yaitu, memastikan bahwa produk legislasi yang direncanakan dan dibahas harus benar-benar sesuai kebutuhan banyak pihak, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Nasional
Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Nasional
Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X