Publik Ragukan Komisioner KPK Terpilih, Alexander: Itu Baik untuk Pimpinan

Kompas.com - 01/10/2019, 15:14 WIB

Ardito Ramadhan,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) didampingi Juru Bicara Febri Diansyah meninggalkan ruangan seusai konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan sekretaris pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka baru kasus dugaan suap penyaluran bantuan dana hibah KONI, Imam diduga telah melakukan penerimaan sebanyak Rp26,5 miliar.(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Alexander Marwata menanggapi santai pendapat publik yang meragukan para pimpinan KPK yang telah disahkan oleh DPR.

Alex yang merupakan Wakil Ketua KPK petahana itu mengatakan, skeptisme publik terhadap pimpinan KPK terpilih merupakan sebuah motivasi untuk bekerja lebih baik.

"Ya kalau bagi saya, kekhawatiran publik, skeptisisme publik, itu baik buat pimpinan. Itu artinya dorongan juga buat pimpinan untuk bekerja baik, kan gitu," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (1/10/2019).

Alex menilai, keraguan publik merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap para pimpinan KPK. Menurut Alex, keraguan publik itu mesti dijawab pimpinan KPK mendatang dengan kinerja.

"Ya harus ditunjukkan nanti dengan kinerja. Ga ada persoalan. Yang sebelumnya saya juga kan begitu juga kan, skeptis, wah ini nanti akan jadi komisi pencegahan korupsi, tapi penindakan kita kenyataannya kan paling tinggi," ujar Alex.

Secara pribadi, Alex juga tak ambil pusing dengan penolakan terhadap pimpinan KPK terpilih yang mendapat kontroversi di tengah masyarakat.

"Gak masalah sih, bagi saya ga masalah kok. Itu malah baik bagi pimpinan karena artinya apa, masyarakat ikut memonitor ikut memantau kinerja KPK terutama kinerja pimpinan" kata dia.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasisea berlangsung di sejumlah daerah untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta para pimpinan KPK yang telah disahkan DPR untuk dibatalkan.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berupaya menemui Presiden Jokowi usai revisi UU KPK disahkan. Hal itu disampaikan oleh Wakil KPK Alexander Marwata. Para pimpinan KPK masih berharap mukjizat yang membuat Jokowi tolak revisi UU KPK dan keluarkan Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU. Alex sebut, KPK tetap hormati keputusan DPR atas pengesahan revisi UU KPK. Untuk antisipasi pemberlakuan UU, KPK bentuk tim transisi yang akan bekerja sebulan untuk sesuaikan poin dalam revisi UU KPK. Sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa (18/9/19). Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (18/9/19). Perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu 12 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan. #RevisiUUKPK #Jokowi #KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.