Tiga Faktor Ini Diduga Jadi Alasan Mengapa Demonstrasi Terus Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Sosial Politik Centre for Social Politic, Economic, and Law Studies (Cespels) Ubedilah Badrun menilai, demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang meluas ke berbagai daerah disebabkan oleh beragam faktor.

Menurutnya, faktor pertama adalah kekecewaan mahasiswa dan masyarakat pada kinerja elite politik yang buruk dan terjadi secara berulang-ulang.

"Kekecewaan mahasiswa dan masyarakat itu misalnya terhadap praktik korupsi yang terus menerus dilakukan elite politik. Bagaimana rakyat tidak kecewa, datanya di KPK dan ICW menyebutkan 61 persen lebih kasus korupsi dilakukan elite politik," papar Ubedilah kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2019).

Baca juga: KSPI Gelar Demo Buruh di Depan Gedung DPR Besok

Faktor kedua, lanjutnya, yakni cara-cara aparat penegak hukum dalam menangani berbagai problem di daerah kerap menggunakan cara non-persuasif. Tak pelak, hal itu membuat emosi rakyat di daerah mengalami ekskalasi.

KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Pengamat Politik UNJ Ubedilah Badrun menilai sumber penyakit yang diderita PAN ada di elite politiknya.

Pengajar Universitas Negeri Jakarts (UNJ) ini menambahkan, aparat keamanan dan pemerintah acap tidak menggunakan cara persuasif dalam menangani ragam masalah, misalnya dalam menghadapi gelombang unjuk rasa.

"Aparat lebih menggunakan cara-cara tidak persuasif dibandingkan cara dialogis dan kultural. Seharusnya yang diutamakan dilakukan aparat negara adalah cara-cara dialogis dan kultural dalam menghadapi rakyat, termasuk cara menghadapi demonstran, misalnya dengan memberikan ruang mahasiswa berdialog," paparnya kemudian.

Baca juga: Selasa Siang, Mahasiswa Akan Kembali Demo di Depan Gedung DPR

Faktor ketiga, seperti diungkapkan Ubedilah, yakni elite politik yang nampak mementingkan kepentingan kelompok oligarki politik dibandingkan kepentingan rakyat.

Menurutnya, hal itu tercermin dari rancangan undang-undang yang bermasalah, seperti UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan dinilai melemahkan KPK di sejumlah pasal, misalnya terkait izin penyadapan dari dewan pengawas.

"Faktanya, UU KPK, RKUHP, RUU Ketenagakerjaan membenarkan itu. Watak elite politik yang mementingkan kelompoknya membuat kekecewaan semakin akumulatif," imbuhnya.