Wiranto: Pengamanan Maksimal, Tak Boleh Ada yang Gagalkan Pelantikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, pihaknya akan memberikan langkah pengamanan maksimal pada pelantikan anggota DPR/MPR serta presiden/wakil presiden.

Hal itu disampaikan Wiranto saat memimpin rapat koordinasi terbatas bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di kantor Kemenko Polhukam, Senin (30/9/2019).

"Kami akan lakukan langkah pengamanan maksimal agar pelantikan itu dapat berlangsung dengan baik sehingga tidak boleh ada seseorang, kelompok, atau pihak mana pun yang mencoba untuk menggagalkan itu (pelantikan), artinya melawan konstitusi," ujar Wiranto.

Baca juga: Usul Pelantikan Jokowi-Maruf Dipercepat Datang dari Relawan Projo

Diketahui, pelantikan anggota DPR/MPR periode 2019-2014 akan dilaksanakan Selasa (1/10/2019). Adapun pelantikan presiden/wakil presiden pada 20 Oktober.

Wiranto menambahkan, pelantikan anggota DPR/MPR dan presiden/wakil presiden merupakan amanat dari konstitusi. Pelantikan juga puncak dari hasil Pemilu 2019.

"Puncak dari hasil Pemilu 2019 yang langsung oleh rakyat. Apa pun prosesnya, puncaknya adalah pelantikan," ungkapnya kemudian.

Diakui Wiranto, kini eksistensi negara sedan terancam oleh gerakan-gerakan inkonstitusional. Maka dari itu, pihaknya akan memberikan pengamanan maksimal pada kedua pelantikan tersebut.

Baca juga: KPU Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi Majukan Pelantikan Presiden

Ia berdalih pemerintah selalu hadir dalam setiap kondisi dan situasi politik serta keamanan di Tanah Air. Ia menampik setiap langkah dan kebijakan pemerintah sejauh ini mencerminkan adanya ketidakpedulian terhadap masyarakat.

"Kami selalu berusaha hadir dalam setiap kondisi apa pun. Kami ajak masyarakat untuk memahami masalah, adik-adik mahasiswa, buruh tani, karyawan, tukang ojek, para medis, masyarakat agamis, untuk duduk bersama dan tidak terpengaruh ajakan-ajakan lain. Percaya kepada aparat keamanan," katanya.

Di sisi lain, dalam pembukaan rapat, Wiranto juga menyinggung soal kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat yang belum selesai.

Baca juga: KPU: Pelantikan Jokowi-Maruf Tetap 20 Oktober, Tak Bisa Dimajukan

Ia menekankan pada pencegahan konflik horizontal antarmasyarakat.

"Karena provokasi, ajakan ke arah itu memang sudah ada. Saat ini TNI dan Polri berusaha menyelesaikan masalah di Papua dan Papua Barat," tuturnya kemudian.

Selain itu, Wiranto juga akan membahas soal kebakaran hutan dan lahan, demonstrasi mahasiswa menolak rancangan undang-undang, dan gempa bumi di Maluku.