Wasekjen PPP: Pertemuan Suharso Monoarfa dengan Prabowo sebagai Kunjungan Balasan

Kompas.com - 29/09/2019, 19:56 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu lagi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (27/9/2019). Kali ini, giliran Prabowo yang mendatangi kediaman Suharso. 

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyebutkan, pertemuan tersebut hanya merupakan kunjungan balasan.

"Kunjungan balasan saja, bahwa dulu Pak Suharso pernah berkunjung ke Pak Prabowo, maka ini kunjungan balasan," kata Baidowi di Gedung DPR/MPR, Minggu (29/9/2019).

Baca juga: Pembacaan Doa Disalip Zulkifli, Keponakan Prabowo Merasa Didiskriminasi

Sebelumnya, Suharso pernah berkunjung menemui Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 15 Agustus 2019 lalu.

Namun dalam pertemuan kali ini, Baidowi mengatakan, Suharso dan Prabowo tidak secara spesifik membicarakan soal kursi pimpinan MPR.

Hanya saja, pertemuan yang berlangsung di kediaman Suharso, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan itu juga membicarakan bagaimana kerja sama kedua partai di parlemen untuk ke depannya.

Baca juga: Prabowo Cemaskan Mahasiswa yang Sedang Berdemo, Bandingkan dengan Aksi di Hongkong

"Tidak secara spesifik diarahkan (membicarakan) pimpinan MPR, tetapi membicarkan bagaimana kerja sama di parlemen ke depan," kata dia.

Adapun PPP telah mengusulkan Arsul Sani menjadi ketua MPR periode 2019-2024, sedangkan Gerindra mengusulkan Ahmad Muzani.

Berdasarkan revisi UU MD3 yang telah disahkan, setiap partai politik yang lolos ke Senayan akan mengirim satu orang untuk duduk sebagai pimpinan MPR 2019-2024.

Susunan pimpinan MPR 2019-2024 terdiri dari 10 orang yang berasal dari sembilan orang perwakilan partai dan satu orang perwakilan Dewan Perwakilan Daerah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X