Ibu Kota Pindah, Mabes TNI Akan Pindah ke Wilayah Kutai Kartanegara

Kompas.com - 26/09/2019, 23:46 WIB
Ilustrasi BappenasIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto mengatakan, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur akan ikut memindahkan pusat pemerintahan, termasuk Markas Besar (Mabes) TNI.

Ia mengatakan, rencananya instansi militer, khususnya Markas Besar (Mabes) TNI akan dipindah ke wilayah Kutai Kartanegara.

"Instansi militer termasuk rencana pemindahan Mabes TNI beserta jajarannya berada di wilayah Kutai Kertanegara. Rencanannya kita 117 km dari wilayah ibu kota nantinya," kata Joni dalam rapat kerja bersama Pansus Pemindahan Ibu kota di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: DPR Soroti Jaminan Keamanan dan Pertahanan di Kalimantan Timur

Kendati begitu, Mabes TNI tak memindahkan semua personel ke Kalimantan Timur.

Ia mengatakan, personel di luar Mabes akan mengisi Mabes TNI di Jakarta, sedangkan 5.737 personel akan pindah ke Kalimantan Timur.

"Terdapat juga satuan TNI di luar mabes TNI yang direncanakan akan mengisi mabes TNI. Adapaun jumlah personel yang mengikuti pemindahan Mabes TNI ke ibu kota baru sekitar 5737 orang," ujar dia.

Selanjutnya, Joni mengatakan, pihaknya mengusulkan pembentukan komando daerah militer (kodam) khusus untuk pengamanan ibu kota baru.

Selain itu, ia meminta penambahan beberapa satuan TNI di sejumlah kodam yang berdekatan dengan Kalimantan Timur.

"Untuk angkatan darat, diusulkan kodam khusus pengamanan ibu kota baru serta penambahan gelar kekuatan, baik Kodam 6 Mulawarman di wilayah Kalsel maupun Kodam 12 Tanjungpura di Kalteng. Untuk Angkatan laut ada beberapa satuan yang perlu ditambah, yaitu Lanal Sambas, Lanal Ketapang," ucap dia.

Baca juga: Ibu Kota Dipindah, Anies Harapkan Pembangunan Jakarta Tetap Jalan

"Kemudian TNI AU selain satuan yang sudah tergelar di pulau Kalimantan diperlukan beberapa penambahan gelar kekuatan lainnya," kata Joni.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X