Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Soroti Jaminan Keamanan dan Pertahanan di Kalimantan Timur

Kompas.com - 26/09/2019, 23:02 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait pemindahan ibu kota negara menggelar rapat kerja gabungan dengan sejumlah kementerian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Sejumlah perwakilan kementerian yang diundang dalam rapat itu di antaranya Kemenpan RB, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan. Kemudian, Panglima TNI dan Kapolri.

Dalam rapat, anggota Pansus Ibu kota Negara, Sarmudji menyoroti jaminan keamanan dan pertahanan di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru.

Baca juga: Ibu Kota Dipindah, Anies Harapkan Pembangunan Jakarta Tetap Jalan

Menurut dia, pemerintah harus dapat menjamin lokasi ibu kota baru tak ada gangguan keamanan.

"Kalau geser ke Kalimantan Timur, ada beberapa hal yang sudah disampaikan namun harus dijelaskan antisipasi yang harus dilakukan kalau terjadi ancaman," kata Sarmudji dalam rapat.

Sarmudji juga mempertanyakan kajian geostrategi Ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menurut dia, apabila ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, lokasi ibu kota akan semakin dekat dengan konflik internasional yaitu di dekat perairan Natuna Utara.

"DKI Jakarta kan letaknya jauh dari Naruna namun sekarang dengan kebijakan yang akan dijalankan (Kalimantan Timur), lokasinya semakin dekat," ujar dia.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Anies Singgung 3 Agenda Pembangunan Jakarta

Sementara itu, anggota Pansus, Bambang Haryo menilai, ibu kota sebaiknya tidak terlalu luas karena akan mempersulit TNI-Polri dalam mengamankan wilayah tersebut.

Bambang menyarankan, lokasi gedung Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan tidak ditempatkan pada satu lokasi dengan kantor presiden dan wakil presiden.

Hal itu, kata dia, untuk mengantisipasi apabila ada serangan terhadap pemerintahan Indonesia.

"Dalam UU dikatakan kalau presiden atau wakil presiden tidak ada, maka penggantinya adalah Mendagri, Menlu, dan Menhan. Karena itu mereka tidak boleh bergabung dengan Presiden dan Wakil Presiden," kata Bambang.

Menanggapi hal itu, Kasum TNI Joni Supriyanto mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi apabila ada serangan dari pihak Internasional.

Ia menjamin, ibu kota baru terlindungi dari serangan udara langsung dengan didesainnya lokasi pesawat tempur satuan TNI AU di Kalimantan Timur.

"Ada satuan udara TNI AU dan radarnya melengkapi itu, jadi ibu kota harus terlindung dari serangan udara langsung musuh, jadi makaya ada desain di sana pesawat tempur," kata Joni.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com