Jumat Besok, KPK Panggil Imam Nahrawi untuk Diperiksa

Kompas.com - 26/09/2019, 21:14 WIB
Menpora Imam Nahrawi (tengah) didampingi Jajaran Kemenpora memberikan keterangan pers pengunduran dirinya di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Imam Nahrawi resmi mengundurkan diri dari jabatan Menpora usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian dana hibah KONI. ANTARA FOTO/RENO ESNIRMenpora Imam Nahrawi (tengah) didampingi Jajaran Kemenpora memberikan keterangan pers pengunduran dirinya di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Imam Nahrawi resmi mengundurkan diri dari jabatan Menpora usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian dana hibah KONI.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada Jumat (27/9/2019) besok.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Imam akan diperiksa sebagai tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

"Besok pada hari Jumat akan diagendakan pemeriksaan terhadap tersangka IMN atau menpora dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (26/9/2019).

Imam diharapkan dapat memenuhi panggilan tersebut lantaran kader Partai Kebangkitan Bansa itu sebelumnya telah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK.

Baca juga: Keluarga Imam Nahrawi Pertimbangkan Ajukan Praperadilan

Febri mengatakan, pemanggilan pada Jumat besok akan menjadi bukti dari pernyataan Imam yang mengaku akan mengikuti proses hukum yang menjeratnya.

"Besok lah saatnya untuk menyampaikan kalau-kalau ada klarifikasi-klarifikasi atau bukti-bukti lain ya silakan langsung disampaikan ke penyidik," ujar Febri.

Saat ditanya kemungkinan adanya panggilan palsa ataupun penahanan terhadap Imam, Febri enggan menjawab.

"Saya tidak berandai-andai dulu tentang kejadian besok, kita ingatkan saja dan kami harap tersangka bisa datang," kata Febri.

KPK menetapkan Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Wakil Ketua KPK Alexander Mareata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

Alex menuturkan, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14,7 miliar melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Asisten Pribadi Imam Nahrawi

Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11,8 miliar.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018," ujar Alex.

Di samping itu, KPK juga mendalami dugaan suap terkait kewenangan-kewenangan lain dan posisi-posisi lain dari Imam.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Retno: 20-20 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia di 2020

Menlu Retno: 20-20 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia di 2020

Nasional
Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Nasional
Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

Nasional
Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta, dan Bukan Rekayasa

Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta, dan Bukan Rekayasa

Nasional
DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi

DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi

Nasional
Doni Monardo: Masyarakat Berpotensi Terpapar Covid-19 meski Tak Keluar Rumah

Doni Monardo: Masyarakat Berpotensi Terpapar Covid-19 meski Tak Keluar Rumah

Nasional
Pilkada Diteruskan di Tengah Pandemi Covid-19, Jimly Asshiddiqie Beri 3 Saran Ini

Pilkada Diteruskan di Tengah Pandemi Covid-19, Jimly Asshiddiqie Beri 3 Saran Ini

Nasional
Wapres: Baru Ada 20 dari 4.741 Perguruan Tinggi yang Terapkan Belajar Daring

Wapres: Baru Ada 20 dari 4.741 Perguruan Tinggi yang Terapkan Belajar Daring

Nasional
Firli Bahuri Beberkan Empat Misi KPK

Firli Bahuri Beberkan Empat Misi KPK

Nasional
Dapat Grasi dari Jokowi, Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Akhirnya Bebas

Dapat Grasi dari Jokowi, Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Akhirnya Bebas

Nasional
Azyumardi Azra: Tunda Pilkada sampai Pandemi Reda atau Pemilihan Tak Langsung

Azyumardi Azra: Tunda Pilkada sampai Pandemi Reda atau Pemilihan Tak Langsung

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Bisa Cegah Penambahan Kasus Covid-19 di Indonesia

Pilkada Tak Langsung Dinilai Bisa Cegah Penambahan Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Positif Covid-19, Kondisi Menag Disebut Membaik

Positif Covid-19, Kondisi Menag Disebut Membaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X