PDI-P Sebut Gibran Tak Bisa Ujug-ujug Jadi Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 25/09/2019, 14:44 WIB
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di Kantor Kemenkumham, Rabu (25/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di Kantor Kemenkumham, Rabu (25/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tidak dapat langsung menjadi bakal calon wali kota dalam Pilkada Solo, 2020 mendatang.

Demikian diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat ketika dijumpai di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (25/9/2019).

"Tentunya kita semua, partai, akan mengevaluasinya. Seseorang menjadi kepala daerah tidak bisa ujug-ujug, tidak bisa tiba-tiba. Tentu ada prosesnya," ujar Djarot.

Baca juga: Peluang Gibran Maju Pilkada 2020 dari DPC PDI-P Surakarta Tertutup, Ini Alasannya

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, bakal calon kepala daerah yang diusung partainya akan selalu ditimbang dari faktor pengalamannya.

Mulai dari pengalaman di legislatif, di partai politik, di dunia bisnis atau rekam jejaknya sendiri di tengah masyarakat.

Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, ketika meresmikan gerai Goola di Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat (5/7/2019).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, ketika meresmikan gerai Goola di Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Djarot menegaskan, partainya tidak mau asal-asalan memilih kader untuk diusung dalam Pilkada. Apalagi yang hanya mengandalkan popularitas dalam meraup suara.

Partainya juga mempertimbangkan visi, misi dan integritas seorang bakal calon.

Baca juga: Satpol PP Copot Spanduk Pilkada Solo Bergambar Gibran

"Tapi setelah menang itu mau ngapain? Itu yang penting," ujar Djarot.

"Jadi setelah menang, dia betul-betul bisa bekerja dengan baik dan menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila," lanjut dia.

Diberitakan, Senin (23/9/2019) kemarin, Gibran menyerahkan berkas kartu tanda anggota (KTA) ke DPC PDI-P Kota Surakarta, sekaligus menanyakan pendaftaran calon wali kota Solo dari PDI-P.

"Kedatangan saya hari ini untuk menyerahkan formulir sekaligus mengambil KTA PDI-P. Insya Allah saya sudah menjadi bagian keluarga besar PDI-P," kata Gibran.

Baca juga: Gibran Masuk PDI-P dan Upaya Politikus Muda Ikut Pilkada...

Pengusaha kuliner itu pun mengaku siap mengikuti arahan dan keputusan partai terkait pencalonan dirinya maju di bursa Pilkada 2020 dari PDI-P.

Gibran tidak mempersoalkan meski PDI-P Kota Surakarta telah mendukung Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa di Pilkada Solo itu. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X