Fahri Hamzah Tak Yakin Ada Upaya Gagalkan Pelantikan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui bahwa dirinya mendengar ada pihak-pihak yang menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024pada 20 Oktober mendatang.

Pelantikan akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Memang saya dengar ada ancaman kepada Presiden supaya tidak dilantik 20 Oktober kan dilantiknya di gedung ini (gedung DPR)," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Mahasiswa: Tuntutan Kami Jelas, Batalkan RKUHP dan UU KPK, Enggak Ada Lengserkan Jokowi

Kendati demikian Fahri berharap Presiden Jokowi tidak perlu takut dengan adanya isu tersebut.

Ia juga meyakini isu tersebut tidak benar. Pasalnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah terpilih secara resmi sebagai pemenang Pilpres 2019.

Selain itu, rival Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, juga sudah menerima hasil Pilpres 2019 sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Moeldoko Sebut Ada Pihak yang Ingin Jegal Pelantikan Jokowi

"MK sudah dilewati, KPU sudah dilalui, dan penghitungan suara juga dianggap sudah selesai. Pak Prabowo juga sudah menerima," kata Fahri.

"Harusnya kan itu sudah selesai. Dan karena itu Presiden tak perlu takut seolah ini dikaitkan dengan ada upaya menggagalkan pelantikan presiden, enggaklah," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan jajarannya membahas masalah keamanan, Senin (23/9/2019) siang.

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden dan DPR, Wiranto Minta Rakyat Jangan Mudah Terprovokasi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui dalam rapat itu juga dibahas upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif sampai presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik pada 20 Oktober.

"Ya relatively bahwa situasi ya memang ada prioritas-prioritasnya. Setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.

Selain Moeldoko, hadir dalam rapat itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca juga: Demo di DPR, Mahasiswa Tegaskan Bukan untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi

Hadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal pol Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Moeldoko mengatakan, pemerintah harus memastikan situasi kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Itu karena pemerintah mencium indikasi adanya pihak yang ingin menjegal pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

"Ada yang mengharapkan seperti itu," kata Moeldoko.