Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pelantikan Presiden dan DPR, Wiranto Minta Rakyat Jangan Mudah Terprovokasi

Kompas.com - 24/09/2019, 18:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden dan DPR Oktober mendatang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan situasi berjalan aman.

Meskipun sejumlah peristiwa menimbulkan dinamika beberapa waktu belakangan, publik diminta tak terpancing dengan pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Negosiasi dengan Mahasiswa

"Kalau ditanya (situasi jelang pelantikan) aman apa tidak, ya insyaallah terjaga, karena itu proses yang sudah melalui jalan panjang," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

"Rakyat semua sudah setuju, mengakui, kita harus konsisten, jangan mudah terpancing oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan," sambungnya.

Wiranto menyebut, Indonesia telah menempuh proses demokrasi yang panjang melalui Pemilu 2019.

Baca juga: Mahasiswa di Bali Akan Lanjutkan Demo hingga DPRD dan Gubernur Bersikap

Melalui Pemilu, dihasilkan Presiden dan Wakil Presiden serta 575 anggota DPR RI terpilih yang bakal mengisi jabatan selama lima tahun ke depan.

Karena proses yang panjang itu, menurut Wiranto, seharusnya tak ada lagi yang menghambat proses pelantikan.

"Sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada masalah yang menghambat proses itu. Karena pada saat Pemilu Pilrpres, ujungnya sudah ada masalah yang diselesaikan di MK," ujar Wiranto.

Baca juga: Demo Mahasiswa di 9 Daerah Ini Ricuh...

Wiranto mengingatkan, kewajiban publik justru untuk menjaga demokrasi mencapai tahapan pelantikan Presiden-Wakil Presiden dan anggota DPR.

"Jangan kemudian justru, sekarang ada pihak-pihak tertentu yang diduga justru akan mengacaukan proses itu, membuat onar, membangun opini-opini, mendelegitimasi pemerintah, yang ujung-ujungnya diduga akan mengacaukan proses pelantikan DPR dan Presiden," katanya.

Kompas TV Kepolisian mulai memukul mundur demonstran di depan Gedung DPR RI menggunakan <em>water canon</em> untuk memecah konsentrasi massa di depan Gedung DPR RI. Pihak kepolisian pun telah menyiagakan pasukan di area dalam gedung DPR RI. Demonstran melempari pihak pengamanan dengan berbagai benda. #DemoMahasiswa #DPRRI #RevisiKUHP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com