Di Sidang Umum PBB, Kalla Singgung Karhutla di Indonesia

Kompas.com - 24/09/2019, 15:53 WIB

Rakhmat Nur Hakim,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (belakang) seusai menghadiri High Level Panel on Building A Sustainable Ocean Economy yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Senin (23/9/2019).(Dok Setwapres)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia dalam pidatonya di Sidang Umum PBB.

Kalla menilai perubahan iklim turut menghambat proses pemadaman karhutla di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan.

Karenanya, Kalla mengatakan Indonesia akan proaktif mengantisipasi akibat perubahan iklim tersebut.

“Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim,” kata Wapres Kalla dalam pidato singkatnya pada Climate Action Summit di General Assembly Hall, melalui keterangan tertulis, Selasa (24/9/2019).

“Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkrit dan realistis,” lanjut dia.

Wapres memaparkan Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Hal itu diwujudkan Indonesia dengan meluncurkan Low Carbon Development Initiative (LCDI).

Selain itu, Wapres memaparkan, Indonesia juga telah mengintensifkan aksi iklimnya, melalui solusi nerbasis alam, dengan merestorasi 2 juta hektar lahan gambut.

Lalu, Indonesia menargetkan merehabilitasi 12 juta hektar lahan kritis yang akan selesai pada 2030, serta melestarikan secara intensif daerah bakau dan pesisir.

Wapres melanjutkan, pengendalian akibat perubahan iklim juga dilakukan melalui transisi energi dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil, menetapkan kebijakan biodiesel, dan membangun kilang bahan bakar hijau.

Bahkan, lanjut Wapres, Indonesia akan membentuk sebuah fasilitas khusus pendanaan lingkungan untuk menunjang program pengendalian akibat perubahan iklim dan mendukung program lingkungan lainnya.

“Kami mendorong peningkatan dukungan pendanaan dan transfer teknologi serta energi terbarukan yang terjangkau dan dapat diakses. Kami juga mengundang mitra internasional untuk bergabung dalam BLU Dana Lingkungan,” lanjut dia.

Kompas TV Sebanyak 9.000 hektar lahan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan telah disegel pemerintah. Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap para pemilik yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. 9.000 hektar lahan yang disegel kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tersebar di enam provinsi di tanah air. Antara lain; Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Di Pulau Kalimantan, Polda Kalimantan Barat juga terus memproses 66 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukumnya. Dua di antaranya pimpinan perusahaan perkebunan sawit. Selain tersangka perorangan, Polda Kalbar dan jajaran juga mendalami 15 kasus karhutla yang melibatkan korporasi. Dua dari 15 kasus yang melibatkan korporasi telah ditetapkan menjadi tersangka. Sementara itu, polda Kalbar telah melimpahkan 25 kasus karhutla ke kejaksaan. #Karhutla #Kebakaranhutan #Kalimantan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.