Di Sidang Umum PBB, Kalla Singgung Karhutla di Indonesia

Kompas.com - 24/09/2019, 15:53 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (belakang) seusai menghadiri High Level Panel on Building A Sustainable Ocean Economy yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Senin (23/9/2019). Dok SetwapresWakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (belakang) seusai menghadiri High Level Panel on Building A Sustainable Ocean Economy yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) yang terjadi di Indonesia dalam pidatonya di Sidang Umum PBB.

Kalla menilai perubahan iklim turut menghambat proses pemadaman karhutla di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan.

Karenanya, Kalla mengatakan Indonesia akan proaktif mengantisipasi akibat perubahan iklim tersebut.

Baca juga: Ini Sejumlah Nama Perusahaan Malaysia dan Singapura yang Diduga Terlibat Karhutla di Indonesia

“Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim,” kata Wapres Kalla dalam pidato singkatnya pada Climate Action Summit di General Assembly Hall, melalui keterangan tertulis, Selasa (24/9/2019).

“Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkrit dan realistis,” lanjut dia.

Wapres memaparkan Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Hal itu diwujudkan Indonesia dengan meluncurkan Low Carbon Development Initiative (LCDI).

Baca juga: BPBD Cianjur Terjunkan Tim Atasi Karhutla di Gunung Rasamala

Selain itu, Wapres memaparkan, Indonesia juga telah mengintensifkan aksi iklimnya, melalui solusi nerbasis alam, dengan merestorasi 2 juta hektar lahan gambut.

Lalu, Indonesia menargetkan merehabilitasi 12 juta hektar lahan kritis yang akan selesai pada 2030, serta melestarikan secara intensif daerah bakau dan pesisir.

Wapres melanjutkan, pengendalian akibat perubahan iklim juga dilakukan melalui transisi energi dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil, menetapkan kebijakan biodiesel, dan membangun kilang bahan bakar hijau.

Baca juga: Karhutla Kian Meluas, Pemkab Musi Banyuasin Dirikan Rumah Oksigen

Bahkan, lanjut Wapres, Indonesia akan membentuk sebuah fasilitas khusus pendanaan lingkungan untuk menunjang program pengendalian akibat perubahan iklim dan mendukung program lingkungan lainnya.

“Kami mendorong peningkatan dukungan pendanaan dan transfer teknologi serta energi terbarukan yang terjangkau dan dapat diakses. Kami juga mengundang mitra internasional untuk bergabung dalam BLU Dana Lingkungan,” lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Kerumunan, KPU Bagi Lima Waktu Kedatangan Pemilih di TPS

Antisipasi Kerumunan, KPU Bagi Lima Waktu Kedatangan Pemilih di TPS

Nasional
Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Nasional
Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jelang HUT OPM Pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Jelang HUT OPM Pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Nasional
Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Nasional
20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

Nasional
Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Istri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Istri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X