Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Ingin Adopsi Sistem E-People Korea Selatan di SP4N-LAPOR!

Kompas.com - 24/09/2019, 13:49 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia ingin mengadopsi Korea Selatan yang sukses dalam mengelola pengaduan pelayanan publik, yang di Indonesia dikenal sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Korea Selatan mengelola pengaduan pelayanan publik dengan sistem e-People. Sedangkan SP4N di Indonesia menggunakan aplikasi "LAPOR!".

Pengembangan SP4N LAPOR! dilaksanakan atas kerja sama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bekerja sama dengan Korea International Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia.

KOICA yang digandeng untuk kerja sama ini juga memberikan bantuan senilai 4,6 juta dollar. Sementara, UNDP melakukan pengawasan dan juga pelaksanaan atas proyek tersebut.

"Kerja sama (dengan Korea Selatan) sudah lama. Cocok," ujar Menteri PAN RB Syafruddin usai peluncuran penguatan sistem SP4N-LAPOR! di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

"Korsel harus diakui bahwa sudah menggunakan teknologi cukup luas. Sampai Korea Selatan sudah punya e-People. Kita akan menuju ke sana," kata Syafruddin.

Baca juga: Sistem Pengaduan Publik di 6 Provinsi Ini Disebut yang Terbaik

SP4N-LAPOR! bertujuan untuk memperluas partisipasi publik dalam pemantauan kinerja dan program pemerintah serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Setelah terhubung ke semua pemerintah daerah di Indonesia, maka sistem ini akan menjadi satu-satunya platform pengaduan online nasional di Indonesia, seperti halnya e-People di Korea Selatan.

Saat ini ada enam wilayah yang dijadikan daerah percontohan untuk penerapan peningkatan SP4N-LAPOR!.

Keenam wilayah tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kabupaten Tangerang, Sleman, dan Badung.

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang Beom mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian PAN RB selama tiga tahun.

"Proyek ini untuk mendukung e-goverment Pemerintah Indonesia," kata dia.

Adapun, e-People merupakan portal pemerintahan Korea Selatan yang terhubung ke seluruh pusat organisasi administratif, badan otonomi lokal, kantor pendidikan, institusi pelayanan publik, dan hubungan diplomatik luar negeri Korea Selatan.

"Sistem ini mendapat perhatian yang besar dari dunia sebagai sistem pelayanan publik paling inovatif tahun 2011," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet memuji langkah Indonesia dengan meluncurkan penguatan SP4N-LAPOR! ini.

"Proyek ini adalah langkah baru untu menguatkan, mengembangkan LAPOR yang akan meningkatkan kualitas layanan publik, menguatkan demokrasi. Kami berharap juga proyek ini dengan kemitraan Kemenpan membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com