Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Se-Papua Minta Jokowi Dialog dengan Tokoh yang Berseberangan

Kompas.com - 24/09/2019, 12:34 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPRD se-Provinsi Papua dan Papua Barat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Mereka menyerahkan surat yang berisi sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satu poin dalam surat itu yakni meminta pemerintahan Jokowi berdialog dengan masyarakat Papua yang memiliki sikap berseberangan dengan pemerintah pusat.

"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULWMP dan KNPB," kata Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa membaca poin pertama surat itu.

"Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan obyektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik," ucap dia lagi. 

Baca juga: Menhan: Pembacok TNI hingga Tewas Menyaru Jadi Mahasiswa Papua

Namun, belum selesai poin pertama surat itu dibacakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung memotong.

Ia meminta surat langsung diserahkan saja kepada Moeldoko. Sebab, Moeldoko mendadak dipanggil oleh Presiden Jokowi.

"Izin nanti disampaikan saja, karena Pak KSP dipanggil presiden," kata Tjahjo.

Setelah itu, surat tuntutan langsung diserahkan kepada Moeldoko. Ferdinando berharap, Moeldoko segera menyerahkan surat itu ke Presiden Jokowi.

Menurut dia, surat itu adalah rangkuman aspirasi masyarakat Papua yang sudah disampaikan kepada para wakil rakyatnya.

"Malam tadi kami rumuskan beberapa poin yang menjadi pokok pikiran dan kami sampaikan ke pemerintah. Persoalan ini, harapan kami masalah di Papua bisa diselesaikan secara bertahap, dengan baik, sehingga pemerintahan dan pembangunan di sana bisa berjalan baik," ujar Ferdinando.

Sementara itu, Moeldoko memastikan bahwa pemerintah membuka diri untuk berdialog menyelesaikan masalah Papua.

"Kami membuka diri. Pak Mendagri sudah tahu bahwa KSP membuka diri sepenuhnya, pintu kami terbuka sepenuhnya. Sepenuhnya untuk bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya agar semua persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik," ujar Moeldoko.

Baca juga: Wamena Papua Lumpuh, Masyarakat Lebih Memilih Mengungsi

Presiden Jokowi sebenarnya telah bertemu sejumlah tokoh Papua menyusul kerusuhan yang terjadi di wilayah Bumi Cenderawasih beberapa waktu lalu.

Namun, saat itu rombongan warga Papua yang berjumlah 60 orang dipimpin oleh Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo.

 

Adapun Abisai merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf untuk Kota Jayapura pada Pilpres 2019 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com