Golkar Setuju Pengesahan RKUHP Ditunda dan Dibahas Kembali

Kompas.com - 21/09/2019, 16:52 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat di Hotel Shangri La Jakarta, Sabtu (21/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat di Hotel Shangri La Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak mempersoalkan penundaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

"Respons Golkar tentu kita menyetujui untuk penundaan dan dibahas lagi ke depan," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Golkar sendiri setuju terhadap penundaan pembahasan itu. Dengan demikian, sejumlah pasal pada RKUHP yang menuai pro dan kontra di masyarakat dapat dikomunikasikan dengan elemen masyarakat.

Baca juga: YLBHI: RKUHP Jangan Hanya Ditunda, tapi Juga Dibahas Ulang

Airlangga sekaligus menyebut bahwa keinginan Presiden Jokowi menunda pengesahan RKUHP tersebut penting karena perubahannya bakal berdampak luas terhadap kehidupan seluruh warga negara.

"Menurut saya, ini sesuatu yang penting dilakukan karena ada kepentingan publik lebih luas dan kita butuh mensosialisasikan RKUHP yang lebih panjang," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta DPR menunda pengesahan RKUHP yang menuai polemik di masyarakat.

Jokowi sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: RKUHP soal Penghinaan Presiden, Kumpul Kebo, hingga Unggas, Ini Penjelasan Menkumham

Jokowi menyebut, permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP.

"Saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menkumham Yasonna untuk menampung masukan dari berbagai kalangan terkait RKUHP.

"Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan yang ada di masyarakat, sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ucap Jokowi.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Nasional
UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Nasional
Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Nasional
Soal 'New Normal', Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri

Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri

Nasional
5 Persen Pasien Covid-19 Anak-anak, Kementerian PPPA Minta Jangan Sepelekan

5 Persen Pasien Covid-19 Anak-anak, Kementerian PPPA Minta Jangan Sepelekan

Nasional
UPDATE 28 Mei: Data Sebaran 6.240 Pasien Sembuh dari Covid-19, DKI Jakarta 1.702

UPDATE 28 Mei: Data Sebaran 6.240 Pasien Sembuh dari Covid-19, DKI Jakarta 1.702

Nasional
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri

Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta Didominasi Pekerja Migran

Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta Didominasi Pekerja Migran

Nasional
Hingga 28 Mei, Ada 48.749 ODP dan 13.250 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 28 Mei, Ada 48.749 ODP dan 13.250 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Sebaran 24.538 Kasus Covid-19, Jatim Catatkan Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 24.538 Kasus Covid-19, Jatim Catatkan Penambahan Tertinggi

Nasional
Larangan Mudik Sejak 24 April, Total 94.575 Kendaraan Disuruh Putar Balik

Larangan Mudik Sejak 24 April, Total 94.575 Kendaraan Disuruh Putar Balik

Nasional
Mendagri: Praktik Calo dan Pungli di Kantor Dukcapil Harus Diberantas

Mendagri: Praktik Calo dan Pungli di Kantor Dukcapil Harus Diberantas

Nasional
Eks Komisioner KPU Didakwa Terima Gratifikasi dari KPU Papua Barat

Eks Komisioner KPU Didakwa Terima Gratifikasi dari KPU Papua Barat

Nasional
UPDATE 28 Mei: Tambah 183, Kini Ada 6.240 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 28 Mei: Tambah 183, Kini Ada 6.240 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X