Masinton Minta Presiden Segera Lantik Firli Cs sebagai Pimpinan KPK

Kompas.com - 20/09/2019, 20:43 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu saat memberikan suara dalam voting pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu saat memberikan suara dalam voting pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta Presiden Joko Widodo segera melantik komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023.

Masinton khawatir, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai undang-undang.

Sebab, tiga dari lima komisioner saat ini sempat menyatakan penolakan terhadap revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Tiga pimpinan saat ini menolak UU sama saja menghambat agenda pemberantasan korupsi yang sudah diatur di UU KPK baru. Kerjanya sudah tidak efektif," kata Masinton, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Fahri Heran, Pimpinan KPK Serahkan Mandat tetapi Tetapkan Tersangka

Tiga Komisioner KPK yang dimaksud yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode Syarif.

Mereka menolak revisi UU KPK karena merasa tidak pernah diajak berdiskusi oleh pemerintah dan DPR.

Ketiganya bahkan sempat menyatakan menyerahkan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo.

“Bagi saya tiga pimpinan KPK ini sudah tidak ada karena juga sudah menyerahkan mandat,” kata Masinton.

Menurut Masinton, otomatis saat ini pimpinan KPK yang masih efektif bekerja hanya dua orang, yakni Basaria Pandjaitan serta Alexander Marwata.

Oleh karena itu, dia berharap, Presiden Jokowi agar segera melantik pimpinan KPK 2019-2023 yang sudah dipilih Komisi III oleh DPR.

“Ini agar agenda pemberantasan korupsi di KPK tidak terhambat,” ucap Masinton.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah juga menyampaikan pendapat yang sama.

Baca juga: Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Hakim Nawawi Pomolango Bisa Mundur atau Cuti

Fahri meminta Presiden Jokowi sebaiknya segera melantik Pimpinan KPK 2019-2023 tanpa harus menunggu masa jabatan pimpinan KPK 2015-2019 berakhir pada Desember mendatang.

“Pimpinan KPK baru yang telah terpilih bisa sekaligus dilantik lima-limanya. Tidak ada masalah. Secara UU itu tidak masalah. Sebab, keppres hanya mengatur kapan dia mulai,” ujar Fahri.

Lima pimpinan KPK 2019-2023 terpilih dalam voting Komisi III DPR, Jumat (13/9/2019) dini hari.

Kelimanya yakni Firli Bahuri (Ketua KPK), Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Nasional
Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Nasional
Polri: Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Mengejutkan, tetapi...

Polri: Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Mengejutkan, tetapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X