Aktivis Lingkungan Long March Minta Pemerintah Tangani Karhutla dan Perubahan Iklim

Kompas.com - 20/09/2019, 15:47 WIB
Sejumlah aktivis peduli lingkungan hidup menggelar aksi massa dengan mengusung tema Jeda untuk Iklim di taman aspirasi depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOSejumlah aktivis peduli lingkungan hidup menggelar aksi massa dengan mengusung tema Jeda untuk Iklim di taman aspirasi depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis peduli lingkungan hidup menggelar aksi massa dengan mengusung tema "Jeda untuk Iklim" di taman aspirasi depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Mereka antara lain aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace Indonesia, Amnesty International, dan 350.org, organisasi internasional lingkungan yang menangani krisis iklim.

Long march dimulai dari depan Balai Kota DKI Jakarta hingga ke taman aspirasi Monas.

Baca juga: Efek Karhutla Makin Meluas, Ini Pesan Aktivis Lingkungan Asal Perancis

Mereka meminta pemerintah Indonesia melakukan aksi konkret dalam menyelesaikan sengkarut masalah lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini terjadi di Riau dan Kalimantan.

UPDATE: Kompas.com menggalang dana untuk para korban kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sumbangkan sedikit rezeki Anda untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama untuk pembelian masker dan kebutuhan lainnya yang perlu. Klik di sini untuk donasi.

Perwakilan dari Walhi, Malik Diazin, menyatakan, aksi ini merespons dampak perubahan iklim global yang berdampak ke Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu yang menjadi soal adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang di Riau dan Kalimantan yang menyebabkan masyarakat mengalami infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

"Karhutla mencekik jutaan jiwa," ujar Malik.

Baca juga: Viral Ular Berkaki di Karhutla Riau, Ahli Tegaskan Itu Bukan Kaki

Walhi, lanjutnya, meminta agar pemerintah Indonesia tidak memberikan impunitas atau kebal hukum perusahaan yang menjadi pelaku terjadinya karhutla.

"Korporasi enggan bertanggung jawab akan pelanggaran hukumnya karena mereka mencontoh pemerintah Indonesia yang melakukan PK terkait karhtula di Kalimantan Tahun 2015," ujar Malik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.